Menhut Raja Antoni Dukung Penuh KPK Usut Kasus Kuansing

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menegaskan dukungan penuh Kementerian Kehutanan, terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi, yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing).

Menhut menyebut, Kementerian Kehutanan berkomitmen mendukung proses penegakan hukum, dan memastikan tata kelola kehutanan berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

“Pertama saya membaca berita bahwa KPK sudah mentersangkakan Bupati Kuansing. Saya baca terkait dengan jual beli jabatan, kemudian ada pengembangan kasus dengan proses pelepasan kawasan hutan di Kuansing,” ujar Raja Juli di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Menhut menyampaikan apresiasi kepada KPK, yang terus menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Ia menegaskan, upaya memperkuat tata kelola kehutanan, merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian Kehutanan.

“Pertama saya mengapresiasi kepada teman-teman KPK, yang terus bekerja untuk memberantas korupsi. Perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto jelas, bahwa semua menteri, termasuk saya sebagai Menteri Kehutanan, harus terus melakukan perbaikan, forest governance, tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, tidak ada suap dan tidak ada korupsi,” katanya.

Ia memastikan Kementerian Kehutanan terbuka, terhadap seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK. Raja Juli mengatakan dirinya siap membantu, baik terkait dokumen, maupun keterangan bila dibutuhkan KPK.

“Oleh karena itu saya mengapresiasi, sekaligus kami akan kooperatif dari kementerian, saya, seluruh staff, apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insya Allah kami akan penuhi. Karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita,” katanya.

Raja Juli kembali menegaskan, komitmen itu merupakan bentuk dukungan penuh, terhadap upaya pemberantasan korupsi, sekaligus usaha memperkuat tata kelola sektor kehutanan. Agar semakin profesional, bersih, dan berintegritas.

Ia menekankan, Kementerian Kehutanan akan menghormati seluruh proses hukum, yang sedang berlangsung, dan tidak akan menghambat kerja penyidik. “Kami mendukung penuh, sekaligus kami akan kooperatif dalam semua proses hukum,” kata Raja Juli.

Terkait mengenai pertemuan dengan Bupati Kuantan Singingi, pada 2 Juni 2026 yang turut menjadi perhatian. Raja Juli mengatakan akan memberikan penjelasan jika diperlukan KPK. “Nanti kita jelaskan,” ucapnya.