KBRN, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan akurasi data pemilik manfaat korporasi. Langkah ini disampaikan dalam Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif di Gedung Kementerian Hukum RI, Jakarta. Senin (6/10).

Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Eka Sila Kusna Jaya, mengatakan capaian penerimaan pajak hingga triwulan ketiga tahun 2025 masih di bawah target. Hingga akhir September, penerimaan netto baru mencapai Rp1.273,35 triliun atau 58,16 persen dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bagi seluruh instansi untuk memperkuat kerja sama strategis. Tantangan penerimaan negara, kata Eka, hanya bisa dijawab melalui kolaborasi lintas sektor dan sistem yang terintegrasi.

Eka menjelaskan, DJP mengusung pendekatan multi-door approach sebagai model kerja sama antarlembaga. Antara lain seperti PPATK, OJK, Kejaksaan, Polri, BPK, BPKP, dan Kementerian Hukum. Hal ini memungkinkan setiap mitra strategis memiliki kanal komunikasi terbuka dengan DJP.

Ia menegaskan bahwa data berkualitas dan berintegritas menjadi kebutuhan primer dalam mendukung efektivitas penegakan hukum perpajakan. Tanpa dukungan data yang valid, upaya pengawasan dan penindakan tidak akan berjalan optimal.

“Setiap pintu menuju ruang kolaborasi senantiasa terbuka bagi mitra strategis yang memiliki komitmen memperkuat sistem perpajakan nasional,” ujar Eka di hadapan peserta forum.

Eka juga mengapresiasi dukungan Kementerian Hukum RI yang telah menyediakan data identitas korporasi bagi Direktorat Jenderal Pajak. Ia berharap kolaborasi ini menjadi fondasi bagi tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa lagi bekerja secara parsial. Ke depan, integrasi data dan sistem informasi antar lembaga harus berlangsung real time dan otomatis agar kebijakan fiskal lebih akurat,” tambahnya.