Ekonom Dukung Pemerintah akan Buka Rekening Massal untuk WNI

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah berencana membuka rekening bank secara massal dan otomatis, bagi warga yang memasuki usia 17 tahun atau memiliki KTP, lengkap dengan saldo awal Rp50.000. Rekening itu akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan disiapkan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan nasional.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Surya Vandiantara, menilai kebijakan itu sebagai terobosan yang dapat menjadi solusi. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada secara lebih efektif.

Ia menyebut, permasalahan bantuan sosial (Bansos), misalnya. Dengan adanya pembukaan rekening massal itu, maka dapat memutus rantai birokrasi yang panjang, termasuk menghemat anggaran dalam penyalurannya.

"Melalui rekening bank massal yang telah disediakan oleh pemerintah, penyaluran bansos bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Sekaligus memangkas biaya yang tidak efisien, dalam mekanisme penyaluran Bansos sebelumnya," ujar Surya.

Selain itu, potensi kecurangan, korupsi, dan pungutan liar dalam mekanisme penyaluran Bansos, juga dapat dihindarkan. Sebab, penyaluran Bansos dilaksanakan secara langsung, melalui transfer ke rekening masyarakat.

"Pengawasan dan pelaporan dana Bansos juga akan menjadi lebih mudah dilakukan, apabila penyaluran Bansos dilakukan melalui rekening bank, yang telah disediakan secara massal. Semua data mulai dari jumlah nominal transaksi bansos, tujuan penerima bansos, hingga tanggal transaksi bansos, akan tercatat secara lebih baik," katanya.

Selain terkait Bansos, Surya menyebut, pembukaan rekening massal dengan pemadanan data NIK, juga menjadi batu loncatan besar bagi kemajuan industri perbankan di Indonesia. Hal itu selaras dengan upaya menyediakan jasa keuangan yang lebih inklusif.

Tak hanya itu, program itu dapat dijadikan fondasi utama, guna mencapai masyarakat Indonesia yang 'Bankable'. Dengan adanya program itu, berarti pemerintah telah mendorong masyarakat untuk menjadi lebih aktif, dalam melakukan transaksi keuangan melalui sistem perbankan.

"Penyaluran kredit juga akan lebih mudah dilakukan, apabila masyarakat "bankable" terhadap sistem keuangan yang ada. Hasilnya, masyarakat lebih mudah pula, untuk mengakses berbagai fasilitas produk permodalan, yang disediakan oleh perbankan," kata Surya.

Di sisi lain, Surya melihat kapasitas fiskal pemerintah untuk mengeksekusi program itu, masih sangat mampu. Terlebih bila dibandingkan dengan besarnya manfaat, maka biaya yang dikeluarkan tidak dapat disebut sebagai pemborosan.

"Narasi yang menyatakan bahwa program pembukaan rekening massal, sebagai program pemborosan, merupakan narasi yang tidak tepat. Dan tidak berdasar pada analisis dampak ekonomi yang komprehensif," ucapnya.