Asbanda dan Bank Bengkulu Bahas Penguatan Likuiditas BPD

RRI.CO.ID, Jakarta – Tekanan terhadap likuiditas Bank Pembangunan Daerah semakin mengemuka, seiring dengan dinamika perubahan kebijakan pengelolaan, dan penyaluran dana pemerintah. Masing-masing bank daerah dituntut mempercepat konsolidasi, serta efisiensi biaya dana, agar fungsi intermediasi dalam menopang perekonomian daerah tidak terganggu.

Isu itu menjadi sorotan utama, dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI), bertema ”Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional”, di Bengkulu, Jumat, 21 Agustus 2026. Acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, merupakan bagian dari rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda Tahun XXXVII-2026.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus Haryoto Widodo mengingatkan, kebijakan pemerintah di tingkat pusat, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyaluran anggaran, perlu tetap memperhitungkan dampaknya bagi ekosistem keuangan daerah. BPD, kata Agus, memiliki struktur pendanaan dan karakteristik unik, yang berbeda dengan bank umum swasta nasional.

Secara agregat nasional, kondisi industri perbankan memang masih menunjukkan fundamental yang solid, dan likuiditas yang memadai. Hingga Juni 2026, total aset dari 27 BPD di Indonesia mencapai sekitar Rp 1.043 triliun, dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 770 triliun, dan penyaluran kredit mencapai Rp 673 triliun.

Namun, angka agregat itu belum tentu mencerminkan distribusi likuiditas yang merata, di tiap-tiap BPD. Potensi kenaikan biaya dana (cost of fund) dapat menggerus daya saing BPD, jika persaingan penghimpunan dana semakin ketat.

”Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah. Kebijakan nasional perlu tetap menjaga keseimbangan, antara efisiensi di tingkat pusat dan ketahanan keuangan daerah,” ujar Agus.

Guna menopang kapasitas intermediasi di daerah, Asbanda mendorong terciptanya kesetaraan arena bermain (level playing field) bagi BPD, dalam mengelola transaksi maupun program pemerintah. BPD yang telah memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko, semestinya memperoleh kesempatan setara untuk menjadi bank penyalur.

Selain itu, penempatan dana pemerintah pada BPD yang sehat, dinilai perlu dikaitkan secara langsung dengan pembiayaan sektor-sektor prioritas daerah, seperti UMKM, ketahanan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan demikian, dana pemerintah tidak sekadar mengendap sebagai likuiditas, tetapi memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal.

Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menekankan pentingnya BPD untuk segera mengubah paradigma. BPD tidak lagi boleh dipandang sekadar sebagai bank penampung kas daerah. ”Lebih dari itu, BPD harus menjadi bank yang kompetitif, profesional, sehat, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digitalisasi,” kata Mian.

Anggota DPR RI Fauzi Amro menilai, meski likuiditas BPD secara umum masih tebal, tingginya biaya dana (cost of fund) menjadi titik kerentanan utama. Hal itu disebabkan tingginya ketergantungan BPD pada dana mahal institusi, melalui insentif bunga khusus (special rate), serta pola musiman dana APBD.

"Dukungan dari Pemerintah, DPR RI dan KSSK (Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS) akan terus hadir, untuk menjaga ketahanan serta stabilitas likuiditas BPD. Namun, kunci utama transformasi dan daya saing BPD, tetap berada di tangan Bapak dan Ibu sekalian selaku Manajemen dari BPD itu sendiri, melalui penguatan tata kelola (good corporate governance), akselerasi digitalisasi, efisiensi biaya dana, serta keberanian untuk menjemput bola, dengan turun langsung membiayai UMKM dan sektor produktif di daerah," katanya.

Direktur Utama Bank Bengkulu, Iswahyudi, yang juga bertindak sebagai moderator seminar, berharap gagasan yang mengemuka dari pertemuan para pimpinan BPD se-Indonesia di Bengkulu, dapat melahirkan rekomendasi konkret kepada pemerintah pusat, demi mempercepat kemajuan daerah. “Mudah-mudahan seminar hari ini bisa kita hasilkan pemikiran-pemikiran, rekomendasi yang dapat kita berikan kepada pemerintah, untuk kemajuan pembangunan daerah melalui bank daerah,” ucap Iswahyudi.