Model Pembiayaan Baru Jalan Tol, ATI Dorong Penyempurnaan Regulasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menuntut perubahan mendasar dalam model pembiayaan pembangunan jalan tol di Tanah Air. Pemerintah dan pemangku kepentingan industri, dituntut untuk memperbesar keterlibatan investasi swasta, melalui penyempurnaan regulasi, kepastian iklim investasi, serta konsistensi pemenuhan komitmen kontrak pengusahaan.

Hal itu yang menjadi salah satu pokok pembahasan, dalam Focus Group Discussion (FGD), yang bertemakan “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan”. Yang diselenggarakan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Rabu, 12 Agustus 2026.

Hingga saat ini, panjang jaringan jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia, telah menembus lebih dari 3.115 kilometer (km). Nilai akumulasi investasi di sektor itu telah mencapai Rp 668 triliun, dan diproyeksikan akan mendekati Rp 1.000 triliun. Meski demikian, laju realisasi pembangunan saat ini dinilai masih berada di bawah kebutuhan ideal, untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya sinergi dan pergerakan yang selaras antara pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), asosiasi, akademisi, serta lembaga pembiayaan. Menurut dia, pembangunan jalan tol tidak sekadar menyambungkan fisik jalan, tetapi menghubungkan pusat produksi dengan pasar, investasi dengan ketersediaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujar Dody.

Mantan Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan, yang kini menjabat Dean & CEO ADB Institute, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan jalan tol memiliki daya dorong ekonomi, yang jauh melampaui fungsi utamanya sebagai sarana transportasi. Namun, di tengah kebutuhan pembangunan yang sangat besar, dan ruang fiskal negara yang perlu dikelola secara optimal, peran swasta menjadi krusial.

“Karena itu, kita perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan, yang mampu menarik investasi jangka panjang. Sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol, dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas,” kata Bambang.

Pandangan senada disampaikan Mantan Menteri Keuangan, yang juga Visiting Professor in Practice di London School of Economics, M Chatib Basri. Menurut Chatib, kondisi APBN yang sangat ketat saat ini, membuat pemerintah tidak hanya memiliki keterbatasan dalam membiayai infrastruktur secara langsung, tetapi juga dalam memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha.

“Oleh karena itu, untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan. Dan yang sangat penting adalah memastikan pemerintah dan otoritas terkait, senantiasa memenuhi komitmen yang telah disepakati, dan mengikat dalam kontrak yang telah ditandatangani dengan pemegang konsesi,” kata Chatib

Basri.

Ketua Umum ATI, Rivan A Purwantono menyatakan, industri jalan tol telah bertransformasi dari sekadar penyedia infrastruktur fisik, menjadi bagian integral dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional. Ia mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan, harus berjalan seiring dengan kepastian iklim investasi.

“Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol, yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat, dan tata kelola yang efektif. Dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi yang baik, kita ingin membangun ekosistem jalan tol, yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri,” katanya.

“Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kita tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group, maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini, menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah, serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," tambah Rivan.

Pelaksanaan FGD itu mempertegas peran ATI sebagai mitra strategis pemerintah, dalam membangun iklim investasi jalan tol yang sehat dan transparan. ATI berkomitmen menciptakan ekosistem jalan tol, yang mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun industri sebagai bagian dari pembangunan nasional.