ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Jalan Tol

RRI.CO.ID, Jakarta - Keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional, mendesak hadirnya terobosan kebijakan baru. Sektor pengusahaan jalan tol nasional kini membutuhkan penyesuaian regulasi, serta reformasi model pembiayaan, agar lebih berkelanjutan dan menarik minat investasi swasta secara lebih luas.

Isu strategis itu akan menjadi fokus utama, dalam forum Focus Group Discussion (FGD), bertajuk "Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan". Yang akan diselenggarakan oleh Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Hingga saat ini, jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia, telah mencapai panjang total 3.115,98 kilometer, yang terbagi dalam 76 ruas. Seluruh ruas itu dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi. Nilai investasi itu diproyeksikan akan membengkak mendekati Rp1.000 triliun, jika memperhitungkan ruas yang masih berada dalam tahap konstruksi dan persiapan.

Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono menegaskan, komitmen industri tol adalah mendukung program pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional. Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata, dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

"Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi, untuk menjaga keberlanjutan industri, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik," ujar Rivan di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Namun, tantangan finansial dan operasional yang dihadapi BUJT saat ini tidaklah ringan. Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini, masih berada pada fase awal hingga menengah, dari siklus pengembalian investasi (return on investment). Kondisi itu memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat, guna menjamin kelangsungan pengusahaan jangka panjang.

Tantangan finansial itu makin diperparah, oleh maraknya pelanggaran truk bermuatan dan berdimensi lebih (Over Dimension Over Loading/ODOL). Keberadaan kendaraan ODOL secara masif mempercepat kerusakan struktur fisik jalan tol, dan memperbesar risiko keselamatan bagi pengguna jalan.

Plt. Sekretaris Jenderal ATI, Kristianto, menggarisbawahi pentingnya penyelarasan pandangan, antara pemerintah selaku regulator, dan pelaku industri sebagai pilar utama. Dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi yang berkeadilan.

"Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting, bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis, dan gagasan solutif lintas sektor, yang akan kami rumuskan secara komprehensif, ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," kata Kristianto.

Hasil rumusan berupa White Paper nantinya akan diserahkan kepada pemerintah, sebagai bahan masukan strategis. Dalam menetapkan arah kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Forum dialog lintas sektor itu, direncanakan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Diskusi interaktif yang dipandu oleh pakar manajemen Rhenald Kasali itu, menghadirkan narasumber utama ekonom Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro.

Selain itu, forum turut melibatkan perwakilan Komisi V DPR RI, kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, BPJT, Korlantas Polri, BPK, BPKP, hingga KNKT. Unsur akademisi dari LPEM FEB UI, pengamat kebijakan publik, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), perbankan, dan jajaran investor juga dijadwalkan hadir memperkaya gagasan.