rri.co.id, Jakarta - Kepastian aturan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas organisasi HIPMI menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS). Persoalan hak voters tidak hanya dipandang sebagai soal jumlah suara, tetapi juga menyangkut konsistensi tata kelola organisasi.

Empat BPD HIPMI dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua menyoroti pentingnya penerapan aturan yang jelas dan konsisten dalam setiap proses pengambilan keputusan. Mereka menilai kepastian regulasi merupakan fondasi yang harus dijaga untuk membangun kepercayaan anggota terhadap organisasi.

Menurut BPD HIPMI DOB Tanah Papua, organisasi pengusaha perlu menjunjung prinsip-prinsip yang selama ini menjadi landasan dunia usaha. Prinsip tersebut mencakup prediktabilitas, kesetaraan perlakuan, dan penghormatan terhadap aturan yang telah disepakati bersama.

Mereka menilai perubahan keputusan setelah proses verifikasi selesai berpotensi menimbulkan ketidakpastian di kalangan anggota. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi persepsi daerah yang telah memenuhi seluruh kewajiban organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, menegaskan bahwa keberatan yang disampaikan bukan semata terkait penambahan atau pengurangan hak suara dalam MUNAS. Menurutnya, substansi persoalan berada pada konsistensi organisasi dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan.

“Isu ini bukan sekadar soal satu suara tambahan atau pengurangan voters. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi menjaga konsistensi aturan dan memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas,” ujar Anthonius Wetipo dalam keterangannya, Senin 9 Juni 2026.

Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal, menilai kepastian aturan merupakan nilai dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan organisasi. Ia menyebut prinsip yang berlaku dalam dunia usaha seharusnya juga menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

“Bagi dunia usaha, kepastian aturan adalah fondasi. Prinsip yang sama juga penting diterapkan dalam organisasi. Ketika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan proses verifikasi telah dilalui, maka keputusan yang diambil harus mengacu pada aturan yang sama bagi semua daerah,” kata Rob Rafael Kardinal.

Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, mengingatkan bahwa standar penetapan voters sebelumnya telah dibahas dalam Rakorbid OKK BPP HIPMI di Bali. Karena itu, setiap perubahan kebijakan dinilai perlu memiliki dasar normatif yang kuat agar tidak menimbulkan persepsi ketidakpastian di lingkungan organisasi.

“Jika sebuah standar sudah dibahas dan menjadi rujukan bersama, maka penerapannya juga harus konsisten. Kesetaraan perlakuan penting agar seluruh daerah memiliki kepercayaan yang sama terhadap proses organisasi,” ujar Yoti Gire.

Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, menambahkan bahwa transparansi, keadilan, dan kepastian aturan merupakan modal utama untuk menjaga kepercayaan anggota. BPD HIPMI DOB Tanah Papua berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang objektif dan transparan guna memperkuat kredibilitas HIPMI sebagai organisasi pengusaha nasional.