Pemerhati: AI dan Digitalisasi Harus Jadi Kapabilitas Negara

RRI.CO.ID, Jakarta - Transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI) semakin menjadi kapabilitas strategis negara. Teknologi tidak lagi sekadar agenda inovasi dan pembangunan sistem digital.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP IKAL, Wibawanto Nugroho Widodo, mengatakan Indonesia perlu memperkuat kemampuan digital nasional. Kemampuan tersebut penting untuk mendukung pengambilan keputusan, keamanan, dan daya saing nasional.

Pandangan itu disampaikan Wibawanto dalam focus group discussion (FGD) Institut Peradaban di Jakarta, Rabu, 30 September 2026. Diskusi tersebut mengangkat tema "Menjelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto: Asta Cita Antara Harapan dan Realita".

Wibawanto menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari pembangunan kapasitas negara. Menurutnya, negara membutuhkan kemampuan mengelola data untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Ia mengatakan perkembangan AI perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Teknologi tersebut tidak hanya berkaitan dengan inovasi dan efisiensi layanan publik.

"Transformasi digital dan kecerdasan buatan bukan sekadar agenda teknologi. Keduanya semakin menjadi bagian dari kapabilitas negara," kata Wibawanto.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan keputusan berbasis data dan penguatan keamanan siber. Pengembangan sumber daya manusia digital dan penggunaan AI secara bertanggung jawab juga menjadi kebutuhan.

Wibawanto mengatakan transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi. Pemerintah perlu membangun kemampuan memahami informasi, mengolah data, dan merespons perubahan secara adaptif.

"Yang dibangun bukan hanya sistem digital, tetapi kemampuan negara memahami informasi lebih cepat. Negara juga harus mengambil keputusan lebih tepat dan merespons perubahan secara adaptif," ujarnya.

Ia menilai tantangan tersebut semakin penting karena lingkungan strategis Indonesia terus berubah. Perubahan geopolitik, ekonomi, keamanan siber, energi, pangan, dan rantai pasok turut memengaruhi kondisi nasional.

Menurut Wibawanto, penguasaan teknologi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional. Teknologi, data, dan sumber daya manusia perlu diintegrasikan menjadi kemampuan strategis negara.

Wibawanto juga menilai pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting transformasi digital. Pengembangan manusia digital perlu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dan sistem teknologi.

Di sisi lain, keamanan siber menjadi bagian penting dari kapabilitas digital nasional. Ketergantungan terhadap sistem digital meningkatkan kebutuhan perlindungan data dan infrastruktur kritis.

Wibawanto mengaitkan gagasan tersebut dengan perubahan dari program-based government menuju results-based government. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu diukur berdasarkan hasil yang dihasilkan, bukan sekadar jumlah program.

Dalam konteks teknologi, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah platform. Dampaknya terhadap kualitas keputusan, pelayanan, keamanan, dan kemampuan negara juga perlu menjadi ukuran.