Krisis Pendanaan UNHCR Akibatkan Terancamnya Bantuan untuk 8,3 Juta Pengungsi

RRI.CO.ID, Jenewa — Krisis pendanaan yang semakin parah dapat menyebabkan sekitar 8,3 juta pengungsi kehilangan akses bantuan tahun ini. Badan pengungsi PBB, UNHCR, memperingatkan kondisi tersebut juga dapat mendorong runtuhnya sistem perlindungan di sejumlah negara.

UNHCR tengah menghadapi krisis pendanaan terburuk dalam sejarahnya setelah Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara lain memangkas bantuan. Lembaga tersebut menghadapi kesenjangan pendanaan sebesar USD5,789 miliar (Rp104 triliun), seperti diberitakan Reuters, Kamis, 1 Oktober 2026.

Hingga Juli 2026, UNHCR baru menerima 32 persen dari kebutuhan dana sebesar USD8,505 miliar. Sementara itu, jumlah orang yang terpaksa mengungsi dan tanpa kewarganegaraan secara global masih mendekati tingkat tertinggi.

UNHCR memperkirakan total populasi di bawah penanganannya mencapai 131,2 juta orang pada akhir 2026. Ini merupakan peningkatan dari 129,4 juta orang pada akhir tahun sebelumnya.

UNHCR juga memperingatkan sistem perlindungan akan gagal bila pendanaan turun melewati batas tertentu. Pemangkasan anggaran berdampak pada pendaftaran pengungsi, perlindungan anak, serta layanan bagi korban kekerasan berbasis gender.

Di Chad, sebanyak 319 ribu orang menghadapi penundaan dalam proses pendaftaran. Sekitar 200 ribu perempuan dan anak juga berisiko kehilangan akses terhadap tempat aman dan program pencegahan.

Di Sudan, sekitar 140 ribu pengungsi dan pencari suaka belum terdaftar hingga pertengahan 2026. Kegiatan pendaftaran di negara tersebut dihentikan selama lima bulan pertama tahun ini.

Di Afghanistan, bantuan UNHCR bagi orang yang kembali ke negara tersebut dipangkas dari USD375 menjadi USD170 per orang. Negara itu telah menerima lebih dari satu juta orang sepanjang tahun ini melalui pemulangan paksa maupun sukarela.

UNHCR mengatakan langkah penghematan tambahan tidak akan mampu sepenuhnya menutup kekurangan pendanaan. Badan tersebut telah memangkas 33 persen tenaga kerjanya pada 2025, menutup kantor di 140 lokasi, dan menghentikan operasi di 15 negara.

UNHCR juga menyoroti meningkatnya proporsi pendanaan donor yang penggunaannya telah ditentukan. Porsi dana tersebut mencapai 51 persen pada 2026, naik dari 19 persen lima tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut membatasi kemampuan UNHCR untuk mengalihkan sumber daya ke kebutuhan yang paling mendesak. Badan tersebut memperingatkan pengurangan pendanaan secara bertahap mengikis sistem perlindungan bagi pengungsi.

UNHCR menilai kondisi tersebut meningkatkan risiko pengungsi tidak terdokumentasi dan korban kekerasan berbasis gender tidak memperoleh dukungan. Krisis pendanaan juga berpotensi memperlebar kesenjangan layanan bagi jutaan orang yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.