Empat Negara Eropa Tolak Proyek Permukiman E1 Israel

RRI.CO.ID, Paris — Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris menolak keputusan pemerintah Israel menerbitkan tender baru untuk proyek permukiman E1 di Tepi Barat. Keempat negara menilai proyek tersebut mengancam prospek solusi dua negara dan dapat semakin mengisolasi Israel secara internasional.

Melansir dari kantor berita WAFA, penolakan itu disampaikan melalui pernyataan bersama pada Kamis, 20 Agustus 2026. Mereka mengatakan komunitas internasional telah lama menentang perluasan permukiman Israel.

Kekhawatiran mengenai dampaknya juga telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Israel, baik secara terbuka maupun melalui jalur diplomatik. Keempat negara menilai proyek E1 berpotensi mengganggu kesinambungan wilayah Palestina dengan membelah Tepi Barat yang diduduki.

Menurut mereka, kondisi tersebut dapat menghambat terbentuknya negara Palestina dengan wilayah yang saling terhubung. Hal tersebut juga dinilai semakin melemahkan kemungkinan tercapainya solusi dua negara.

Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris kembali menegaskan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki ilegal berdasarkan hukum internasional. Posisi tersebut, menurut mereka, telah berulang kali ditegaskan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keempat negara juga menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kemajuan proyek E1 di tengah situasi yang semakin tidak stabil di Tepi Barat. Mereka menyoroti meningkatnya kekerasan para pemukim terhadap warga sipil Palestina, yang disebut telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi.

Selain kekerasan, mereka menyoroti pembatasan berat yang diberlakukan terhadap perekonomian Palestina. Situasi tersebut dinilai semakin memperburuk kondisi masyarakat Palestina dan memperbesar tantangan dalam upaya mencapai perdamaian.

Keempat pemerintah juga meminta perusahaan-perusahaan untuk tidak berpartisipasi dalam tender pembangunan proyek tersebut. Mereka mengingatkan perusahaan agar mempertimbangkan konsekuensi hukum dan reputasi, termasuk risiko terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Meski menolak proyek tersebut, keempat negara menegaskan komitmen mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan antara Israel dan Palestina. Keempat negara menyatakan akan terus bekerja untuk mewujudkan solusi dua negara sebagai dasar penyelesaian konflik.