Kamboja Deportasi Hampir 18.000 Warga Asing Terkait Penipuan Siber

RRI.CO.ID, Phnom Penh - Kamboja telah mendeportasi hampir 18.000 warga asing yang diduga terlibat dalam penipuan daring sepanjang 2026. Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya pemberantasan kejahatan siber yang semakin intensif, dilansir dari Xinhua, Kamis, 13 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Kamboja Letnan Jenderal Sok Veasna mengatakan operasi pemberantasan penipuan daring telah diperluas sejak awal tahun. Ia menyebut lebih dari 50.000 warga asing telah dideportasi antara 1 Januari dan 9 Agustus.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 17.700 orang diduga terlibat dalam penipuan daring. Deportasi tersebut tidak hanya menyasar tersangka penipuan siber, tetapi juga warga asing dengan dokumen tidak sah.

Mereka antara lain memiliki paspor yang telah kedaluwarsa, visa yang sudah tidak berlaku, atau tidak memiliki izin kerja. Sejumlah buronan asing juga turut dideportasi dari Kamboja.

Pemerintah Kamboja meningkatkan operasi tersebut sebagai bagian dari upaya memberantas jaringan penipuan siber. Kamboja menghadapi jaringan penipuan daring berskala besar yang melibatkan banyak warga asing.

Upaya pemberantasan dilakukan secara nasional untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Langkah tersebut juga bertujuan memperbaiki citra Kamboja di tingkat internasional.

Thong Mengdavid dari China-ASEAN Studies Center menilai deportasi massal merupakan langkah yang sudah lama diperlukan. Menurutnya, deportasi dapat membantu mengganggu aktivitas jaringan penipuan siber, tetapi langkah tersebut masih merupakan solusi sementara.

Pemerintah Kamboja dinilai perlu mengambil langkah lebih jauh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah menargetkan para dalang utama jaringan penipuan serta membongkar jaringan perlindungan lokal yang memungkinkan operasi tersebut berkembang.

Menurut Thong, jaringan perlindungan lokal menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas penipuan terus berlangsung. Ia menilai akar persoalan tidak akan hilang hanya melalui deportasi.

Masalah perdagangan manusia juga disebut perlu ditangani secara serius. Selain itu, korupsi yang berkaitan dengan jaringan penipuan siber menjadi persoalan penting yang harus diberantas.

Penyelesaian masalah tersebut membutuhkan tindakan terhadap berbagai pihak yang terlibat. Kamboja kini menjalankan operasi pemberantasan jaringan penipuan siber secara nasional dalam skala besar.

Pemerintah berharap operasi tersebut dapat meningkatkan keamanan sekaligus memulihkan reputasi negara di mata internasional. Meski demikian, pemberantasan jaringan penipuan siber dinilai membutuhkan upaya jangka panjang untuk mengatasi perdagangan manusia dan korupsi.