ASEAN Perkuat Kerja Sama Lawan Sindikat Penipuan Siber

RRI.CO.ID, Manila - Negara-negara ASEAN mulai memperkuat kerja sama untuk menghadapi ancaman penipuan siber yang semakin meluas di Asia Tenggara. Industri penipuan daring kini berkembang menjadi jaringan kriminal besar yang melibatkan berbagai negara dan sektor ekonomi.

Selama ini, pemerintah kawasan lebih banyak mengandalkan kepolisian, lembaga antiperdagangan manusia, dan otoritas perbatasan untuk menangani masalah tersebut. Namun, pendekatan itu dinilai belum berhasil menghentikan perkembangan kartel penipuan siber internasional, dilansir Deutsche Welle, Rabu, 12 Agustus 2026.

Sindikat kriminal memanfaatkan perbankan internasional, mata uang kripto, jaringan telekomunikasi, perusahaan cangkang, dan jalur perdagangan manusia. Sejumlah pusat penipuan bahkan disebut mendapat perlindungan dari kelompok bersenjata atau pihak yang memiliki hubungan politik.

Kondisi tersebut mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan koordinasi dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Thailand dan Myanmar kini sepakat meningkatkan kerja sama untuk memberantas pusat penipuan di sepanjang perbatasan kedua negara.

Kedua negara juga akan bertukar informasi dan bekerja sama mengganggu aliran dana hasil kejahatan. Thailand menawarkan dukungan agar Myanmar dapat bergabung dengan Egmont Group, jaringan internasional lembaga intelijen keuangan.

Parlemen Myanmar sebelumnya telah menyetujui hukuman mati bagi pengelola pusat penipuan daring. Indonesia juga mendorong pembentukan satuan tugas bersama untuk memerangi sindikat penipuan daring di kawasan.

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul sepakat memperkuat ketahanan ASEAN terhadap kelompok penipu. PBB memperkirakan kerugian akibat penipuan siber global mencapai 88,3 miliar hingga 114,1 miliar dolar AS pada 2025.

Perkembangan kecerdasan buatan, mata uang kripto, komunikasi terenkripsi, dan teknologi deepfake membuat kejahatan tersebut semakin mudah dilakukan. Pakar menilai penipuan siber di Asia Tenggara kini telah berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan ekonomi.

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok juga memberikan tekanan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk memberantas jaringan tersebut. Uni Eropa turut menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah kelompok di Kamboja dan Myanmar yang diduga terlibat dalam penipuan siber.

Pakar menilai fragmentasi antarnegara ASEAN menjadi salah satu kelemahan utama dalam menghadapi sindikat kriminal lintas batas. ASEAN melalui Rencana Aksi Memerangi Kejahatan Transnasional 2026–2035 mendorong pertukaran intelijen, penyelidikan bersama, dan koordinasi lintas negara.

ASEAN juga membentuk kelompok kerja bersama untuk memerangi pencucian uang. Para ahli menilai pemerintah harus membongkar jaringan keuangan, rantai pasokan tenaga kerja, infrastruktur teknologi, dan model bisnis yang menopang sindikat penipuan.

Mereka juga menyerukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menargetkan pimpinan sindikat, jaringan keuangan, dan perusahaan berisiko tinggi. Upaya tersebut juga perlu menyasar infrastruktur pendukung, bukan hanya menangkap pelaku tingkat rendah.