PBB Kecam memanasnya Konflik AS-Iran, Serukan Dialog Perdamaian
- 24 Jul 2026 14:17 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- PBB mengecam memanasnya konflik AS-Iran karena dinilai mengancam keselamatan warga sipil, memperburuk stabilitas Timur Tengah, dan menghambat upaya perdamaian yang sebelumnya telah disepakati melalui MoU 14 poin.
- Eskalasi konflik mengganggu perdagangan maritim global, terutama akibat serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz yang membahayakan pelaut sipil dan kelancaran arus perdagangan internasional.
- PBB mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan, mematuhi hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, serta mengutamakan perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil.
RRI.CO.ID, Jenewa - Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Para pakar menilai pertempuran baru mengancam keselamatan warga sipil dan membahayakan stabilitas kawasan Timur Tengah.
Melansir dari Anadolu, pertempuran baru tersebut juga mengganggu perdagangan maritim global. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan PBB pada Kamis, 23 Juli 2026.
Eskalasi tersebut terjadi hanya beberapa pekan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) 14 poin yang diharapkan menjadi dasar perdamaian. Para pakar menilai pengabaian terhadap MoU telah merusak peluang perdamaian dan merugikan hak asasi manusia para korban perang.
Selain itu, pengabaian MoU juga melemahkan kepercayaan terhadap perjanjian yang diperlukan untuk mengakhiri konflik secara permanen. Menurut mereka, serangan yang terjadi merupakan eskalasi besar dengan dampak yang dirasakan di sejumlah negara di kawasan.
PBB juga menyoroti serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Gangguan terhadap pelayaran dinilai membahayakan pelaut sipil sekaligus menghambat arus perdagangan internasional.
Para pakar menegaskan, warga sipil tidak boleh menjadi korban konflik dan mendesak semua pihak mematuhi hukum HAM serta hukum humaniter internasional. Hukum tersebut termasuk prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam setiap operasi militer.
PBB menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil harus menjadi prioritas utama. Para pakar juga meminta gangguan perdagangan maritim segera dihentikan serta mendesak semua pihak meredakan konflik dan kembali berunding.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....