RRI.CO.ID, Beirut — Tentara Lebanon mulai memasuki Zawtar al-Gharbiya sebagai bagian dari proyek "zona percontohan". Proyek tersebut merupakan tahap awal pelaksanaan perjanjian kerangka kerja antara Lebanon dan Israel, dilansir dari Al Jazeera, Rabu, 22 Juli 2026.

Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Amerika Serikat dan ditandatangani di Washington pada bulan lalu. Perjanjian tersebut mengatur penyerahan kendali atas sejumlah wilayah dari Israel kepada pemerintah Lebanon.

Puluhan warga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke desa-desa di Lebanon selatan setelah proyek zona percontohan diumumkan. Tentara Lebanon juga mengonfirmasi telah mengerahkan personel ke Zawtar al-Gharbiya untuk mengambil alih pengamanan wilayah tersebut.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Israel akan menarik pasukannya dari sejumlah wilayah di Lebanon selatan. Namun, Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di beberapa kawasan lain yang didudukinya sejak eskalasi konflik pada Maret lalu.

Sejak saat itu, lebih dari 4.300 orang dilaporkan meninggal dunia akibat perang. Israel menegaskan Hizbullah harus dilucuti sebelum penarikan penuh pasukannya dilakukan.

Sementara itu, militer Lebanon akan mengambil alih keamanan di wilayah yang ditinggalkan pasukan Israel sesuai dengan isi perjanjian. Banyak keluarga mulai membersihkan puing-puing rumah mereka dan berupaya membangun kembali kehidupan.

Kehadiran Tentara Lebanon serta patroli pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sedikit rasa aman bagi warga. Namun, kerusakan akibat perang masih sangat besar, terutama di Ghandouriyeh yang sekitar 250 dari 260 rumahnya dilaporkan rusak atau hancur.

Di sisi lain, Tentara Lebanon terus meningkatkan patroli dan mendirikan pos pemeriksaan untuk memperkuat kendali pemerintah di Lebanon selatan. Upaya memperluas otoritas akan menjadi salah satu agenda dalam pertemuan Presiden Lebanon Joseph Aoun dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pemerintah Lebanon menilai kehadiran tentaranya di wilayah selatan menjadi bukti kembalinya otoritas negara. Namun, Hizbullah tetap mempertahankan pendiriannya bahwa persenjataan kelompok tersebut masih diperlukan untuk menghadapi ancaman dari Israel.