RRI.CO.ID, Teheran — Lebih dari 180 anggota parlemen Iran mendesak pemerintah mengambil sikap tegas terhadap Amerika Serikat. Mereka menilai Washington berupaya mengakhiri Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) perdamaian yang baru ditandatangani.

Melansir dari Xinhua, pernyataan bersama tersebut diumumkan pada Selasa, 14 Juli 2026. Pernyataan tersebut ditandatangani pada Senin, 13 Juli 2026 malam dalam sidang terbuka parlemen Iran.

Sidang tersebut merupakan yang pertama sejak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pecah pada 28 Februari. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Fars, lebih dari 180 dari total 290 anggota parlemen mendukung pernyataan tersebut.

Dalam pernyataannya, para anggota parlemen meminta pimpinan parlemen membentuk komite khusus. Komite tersebut akan mengkaji proses negosiasi dan seluruh perjanjian yang melibatkan Amerika Serikat.

Mereka juga menyatakan parlemen akan memprioritaskan penguatan dan transformasi doktrin pertahanan nasional melalui penyusunan berbagai legislasi baru. Selain itu, parlemen Iran menegaskan pentingnya memperkuat kedaulatan negara, termasuk dalam pengelolaan Selat Hormuz.

Perkembangan tersebut terjadi di tengah kembali meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Bentrokan bersenjata kembali terjadi meski kedua negara sebelumnya telah menandatangani MoU perdamaian pada pertengahan Juni.

Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi dimulainya perundingan dalam waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan akhir. Namun, kelanjutan perundingan semakin tidak pasti setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir.