Filipina Mulai Sidang Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte

RRI.CO.ID, Manila — Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte resmi dimulai pada Senin, 6 Juli 2026, setelah berbulan-bulan ketegangan politik. Duterte didakwa menyalahgunakan dana pemerintah dan mengancam Presiden Ferdinand Marcos Jr., dilansir dari Al Jazeera.

Ia menjadi wakil presiden pertama dalam sejarah Filipina yang menjalani sidang pemakzulan. Hasil persidangan tersebut dapat menentukan kelayakan Sara Duterte untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2028.

Sesaat sebelum sidang dimulai, sekutu Duterte, Senator Rodante Marcoleta, ditangkap atas tuduhan penjarahan. Penangkapan tersebut berpotensi mengurangi dukungan terhadap Duterte di Senat.

Sara Duterte merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte saat ini menjalani persidangan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang melawan narkoba.

Pada Pemilu 2022, Sara Duterte maju sebagai pasangan Ferdinand Marcos Jr. dan berhasil terpilih sebagai wakil presiden. Namun, hubungan politik keduanya memburuk setelah muncul penyelidikan terhadap penggunaan dana pemerintah oleh Sara Duterte.

Ia kemudian mengundurkan diri sebagai Menteri Pendidikan pada Juni 2024, tetapi tetap menjabat sebagai wakil presiden. Pada Oktober 2024, Duterte menyebut hubungannya dengan Marcos telah menjadi sangat beracun dan mengaku merasa dimanfaatkan.

Ia juga sempat melontarkan ancaman terhadap Presiden Marcos, istrinya Liza Araneta, dan Martin Romualdez jika dirinya dibunuh. Dewan Perwakilan Rakyat Filipina memutuskan memakzulkan Sara Duterte pada Mei 2026.

Dakwaan terhadap Sara Duterte meliputi pelanggaran konstitusi dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Ia juga dituduh menyalahgunakan dana rahasia pemerintah, gagal melaporkan kekayaannya, serta melakukan penyuapan.

Selain itu, ia menghadapi dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai lebih dari 110 juta dolar AS (Rp1,9 triliun).

Sara Duterte membantah seluruh tuduhan dan menegaskan proses pemakzulan bermotif politik. Tim kuasa hukumnya menyatakan siap membuktikan seluruh dakwaan tersebut tidak berdasar.

Apabila dinyatakan bersalah, Duterte akan dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden. Senat juga dapat menjatuhkan sanksi berupa larangan permanen untuk menduduki jabatan publik.

Putusan bersalah memerlukan dukungan sedikitnya 16 dari 24 senator. Lebih dari 6.000 polisi dan personel antihuru-hara dikerahkan untuk mengamankan jalannya persidangan di kompleks Senat.