RRI.CO.ID, Manila — Senat Filipina membuka sidang praperadilan dalam kasus pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte. Langkah ini menjadi awal menuju persidangan pemakzulan penuh yang dijadwalkan dimulai pada 6 Juli.

Melansir dari Anadolu, Kamis, 18 Juni 2026, sidang praperadilan tersebut membahas persiapan teknis dan prosedur pelaksanaan persidangan. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme pengadilan pemakzulan Senat setelah DPR sebelumnya menyetujui pemakzulan Duterte pada bulan lalu.

Dalam proses awal ini, Sara Duterte diberikan waktu 10 hari untuk menyampaikan jawaban resmi atas dakwaan yang diajukan. Setelah itu, jaksa dari DPR memiliki waktu lima hari untuk mengajukan tanggapan sesuai prosedur yang berlaku di Senat Filipina.

Wakil presiden tersebut menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk penyalahgunaan dana publik dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Ia juga diduga melakukan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, dan mantan Ketua DPR.

Namun, Sara Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut proses pemakzulan bermotif politik. Kasus ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik antara kubu Marcos dan Duterte, yang sebelumnya merupakan sekutu dalam pemilu 2022.

Para analis menilai proses ini sebagai ujian penting bagi institusi politik Filipina. Mereka juga me ilia bahwa proses ini dapat menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas politik nasional.

Jika dinyatakan bersalah oleh Senat, Sara Duterte dapat diberhentikan dari jabatannya serta dilarang memegang jabatan publik di masa depan. Proses pemakzulan ini masih akan berlanjut dan menjadi perhatian utama dalam dinamika politik Filipina.