Presiden Lebanon: Kesepakatan dengan Israel Tidak Legitimasi Pendudukan

  • 04 Jul 2026 13:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan kesepakatan dengan Israel tidak melegitimasi pendudukan, melainkan memperkuat peran tentara Lebanon untuk mengambil alih keamanan di seluruh wilayah negara.
  • Kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dan mensyaratkan tentara Lebanon mengambil alih keamanan serta pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hezbollah.
  • Hezbollah menolak kesepakatan tersebut, sementara Israel masih menduduki sebagian wilayah Lebanon dan terus memperluas penguasaannya hingga lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon selama ofensif yang berlangsung.

RRI.CO.ID, Beirut — Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani dengan Israel tidak melegitimasi pendudukan Israel di Lebanon. Menurut Aoun, kesepakatan tersebut justru memperkuat peran tentara Lebanon untuk memperluas kendali negara ke seluruh wilayah Lebanon.

Aoun menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan dengan delegasi Asosiasi Universitas Lebanon, Ikatan Dokter Lebanon, dan Ordo Maronit Lebanon. Ia menegaskan bahwa Lebanon telah mengambil keputusan berdaulat untuk memisahkan jalurnya dari dinamika hubungan Iran dan Amerika Serikat.

“Tidak ada pihak yang meragukan peran tentara Lebanon, dan mereka akan bertanggung jawab penuh menjaga keamanan serta stabilitas di wilayah selatan setelah pasukan Israel ditarik,” kata Aoun, dikutip dari Anadolu, Sabtu, 4 Juli 2026.

Pekan lalu, Beirut dan Tel Aviv menandatangani kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Lebanon, dimulai dari dua kawasan percontohan yang belum diumumkan.

Namun, kesepakatan tersebut tidak menetapkan jadwal penarikan penuh pasukan Israel. Penarikan pasukan Israel selanjutnya dikaitkan dengan kesiapan tentara Lebanon untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan.

Kesepakatan tersebut juga mensyaratkan pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hezbollah. Pemerintah Lebanon menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai langkah awal untuk memulihkan kedaulatan negara atas seluruh wilayah Lebanon.

Kesepakatan tersebut juga diharapkan memungkinkan warga yang mengungsi kembali ke daerah asal mereka. Di sisi lain, Hezbollah menolak kesepakatan tersebut dan menyebutnya batal demi hukum.

Kelompok itu menilai pengaitan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjatanya telah melampaui semua garis merah. Israel sendiri telah menduduki sebagian wilayah Lebanon selatan selama bertahun-tahun, bahkan beberapa di antaranya selama beberapa dekade.

Selain itu, Israel juga menguasai wilayah tambahan selama perang tahun 2023 hingga 2024. Dalam ofensif yang masih berlangsung, pasukan Israel telah maju lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....