PBB Krisis Dana, Peringatkan Hanya Cukup hingga Akhir Agustus

RRI.CO.ID, Jenewa — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kondisi keuangannya semakin kritis. Organisasi tersebut memperingatkan bahwa dana yang tersedia hanya cukup untuk mendukung operasional hingga akhir Agustus 2026.

Informasi tersebut disampaikan oleh pengawas anggaran PBB, Chandramouli Ramanathan, yang mengatakan organisasi itu tidak memiliki dana tunai setelah Agustus. Menurutnya, kas PBB akan habis pada September jika belum menerima pembayaran baru dari negara-negara anggotanya.

PBB masih menunggu kontribusi dari dua penyumbang terbesar anggaran regulernya, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara tersebut belum melunasi seluruh kewajiban pembayaran mereka, dilansir dari The Straits Times dan Bloomberg, Kamis, 2 Juli 2026.

Amerika Serikat, yang seharusnya menanggung 22 persen dari anggaran reguler PBB, telah membayar sebagian kewajibannya. Namun, AS masih memiliki tunggakan sekitar 2 miliar dolar AS (Rp35,9 triliun), termasuk dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Tiongkok juga masih memiliki tunggakan sekitar 430 juta dolar AS (Rp7,7 triliun). Krisis likuiditas ini telah lama membebani PBB dan kini semakin membatasi ruang gerak organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Salah satu dampaknya adalah kebutuhan untuk memastikan agenda penting tetap berjalan. Agenda tersebut termasuk Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB di New York yang menjadi pertemuan tahunan para pemimpin dunia.

Ramanathan menyatakan bahwa PBB akan tetap melaksanakan acara tersebut, meski harus menunda sejumlah pembayaran lain untuk menutupi biayanya. Ia bahkan menilai bahwa acara tersebut seharusnya tidak perlu dilaksanakan jika negara anggota belum memenuhi kewajiban pendanaan mereka.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya telah memperingatkan bahwa organisasi berpotensi kehabisan dana pada Juli 2026. Namun, langkah penghematan dan pengaturan ulang anggaran memungkinkan operasional diperpanjang hingga akhir musim panas.

Di sisi lain, Majelis Umum PBB juga telah menyetujui perubahan aturan yang mewajibkan pengembalian dana tidak terpakai. Aturan tersebut berlaku guna memberi fleksibilitas lebih besar dalam menjaga likuiditas keuangan organisasi.