AS dan Negara-Negara Teluk Tolak Biaya Transit di Selat Hormuz
- 26 Jun 2026 13:50 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menolak rencana Iran mengenakan biaya transit bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.
- AS dan enam negara anggota GCC menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur perairan internasional yang tidak boleh dikenakan pungutan, demi menjaga kebebasan navigasi.
- Iran dan Oman akan melanjutkan dialog mengenai mekanisme pengelolaan serta layanan di Selat Hormuz setelah nota kesepahaman AS-Iran menjamin kebebasan pelayaran selama 60 hari.
RRI.CO.ID, Manama — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio melakukan kunjungan ke kawasan Timur Tengah untuk memperkuat dukungan negara-negara Teluk. Rubio membahas situasi keamanan dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, dilansir dari NHK, Jumat, 26 Jumat 2026.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan dengan para pemimpin Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Bahrain. Rubio mengatakan negara-negara Teluk menolak rencana Iran untuk mengenakan biaya transit bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat juga menolak kebijakan tersebut. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak akan menoleransi segala bentuk pungutan di jalur pelayaran internasional itu.
Amerika Serikat bersama enam negara anggota GCC kemudian mengeluarkan pernyataan menolak segala bentuk pembayaran untuk melintasi Selat Hormuz. Mereka menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur perairan internasional.
Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengklaim kendali atau mengenakan biaya bagi kapal yang melintas. Rubio menyatakan bahwa biaya, tarif, maupun bentuk pembayaran lainnya pada dasarnya merupakan pungutan.
Menurut Rubio, tidak ada negara di dunia yang mendukung kewajiban membayar untuk melintasi Selat Hormuz. Oleh karena itu, kebebasan navigasi di jalur pelayaran strategis tersebut harus tetap dijaga.
Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman yang menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz selama 60 hari. Kesepakatan itu juga mengatur keterlibatan Oman dalam pembahasan lanjutan mengenai mekanisme pengelolaan selat setelah masa tersebut berakhir.
Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi menyatakan tidak akan ada tarif maupun biaya yang diberlakukan dalam kesepakatan apa pun di masa mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan telah berbicara dengan Albusaidi.
Menurut Araghchi, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan dialog. Dialog tersebut akan membahas mekanisme pengelolaan serta penyediaan layanan di Selat Hormuz.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....