RRI.CO.ID, Teheran — Iran mengumumkan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman.

Melansir dari The Guardian, Jumat, 19 Juni 2026, Teheran menyebut Selat Hormuz berada di bawah kendalinya. Ia mengklaim meraih kemenangan atas Amerika Serikat, sekaligus menolak rencana misi Eropa yang akan mengawal kapal di wilayah tersebut.

Amerika Serikat sebelumnya disebut telah mencabut blokade terhadap Iran, sehingga kapal tanker minyak kembali beroperasi di jalur strategis tersebut. Namun, ketegangan regional tetap meningkat seiring perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk konflik di Lebanon selatan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon selatan selama kebutuhan keamanan mengharuskannya. Israel juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, sementara Iran menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon.

Di sisi lain, Donald Trump menyatakan harapan agar tercapai gencatan senjata menyeluruh di Timur Tengah. Ia juga meminta semua pihak mendukung kelanjutan proses negosiasi.

Iran juga dilaporkan telah menyetujui kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mencakup pembicaraan langsung dengan tim Trump, meski Iran menilai bahwa proses tersebut dilakukan di bawah tekanan besar.

Di tengah dinamika itu, rencana upacara resmi penandatanganan kesepakatan AS–Iran dibatalkan, meski kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepahaman. Mediator utama dari Pakistan juga batal menghadiri acara tersebut di Swiss.

Meski demikian, pembicaraan teknis tetap akan dilanjutkan di resor Bürgenstock, Swiss, dengan fokus pada implementasi kesepakatan 14 poin. Pembahasan tersebut mencakup pencabutan sanksi terhadap Iran serta upaya memastikan kelancaran perdagangan di Selat Hormuz.