RRI.CO.ID, Manila — Komite kongres Filipina menyatakan ada “kemungkinan alasan kuat” untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte setelah mendengar berbagai tuduhan. Tuduhan tersebut mencakup dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, penyalahgunaan dana negara, serta ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Keputusan bulat itu diambil oleh komite kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 53 anggota. Dengan keputusan ini, kasus pemakzulan naik ke tahap pembahasan di seluruh DPR Filipina yang memiliki lebih dari 300 anggota.

Pengaduan tersebut kemudian akan diputuskan melalui pemungutan suara di majelis rendah. Tuduhan juga mencakup dugaan penyalahgunaan dana intelijen yang berasal dari kantor wakil presiden.

Melansir dari AP News, Kamis, 30 April 2026, tuduhan lain yaitu penyalahgunaan dana saat Sara Duterte menjabat sebagai menteri pendidikan. Sara Duterte membantah semua tuduhan tersebut dan menolak memberikan penjelasan rinci.

Jika DPR menyetujui pemakzulan, kasus akan dilanjutkan ke Senat untuk disidangkan. Biro Investigasi Nasional menyebut pernyataan Duterte dalam sebuah konferensi pers daring pada tahun 2024 sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Dalam pernyataan tersebut, Duterte disebut mengancam akan membunuh Presiden Marcos, istrinya, dan ketua DPR jika dirinya dibunuh lebih dulu. Tuduhan ini semakin memperkuat dorongan pemakzulan terhadapnya.

Ketua komite kehakiman DPR mengecam ketidakhadiran Duterte dalam beberapa sidang pemakzulan serta upayanya meminta Mahkamah Agung menghentikan penyelidikan. Pengacaranya menilai proses tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan telah melampaui ruang lingkup pengaduan awal.