RRI.CO.ID, Beirut — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar AS (Rp5,9 triliun). Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon.

Melansir dari UN News, Sabtu, 6 Juni 2026, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah tiga bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik.

Menurutnya, operasi kemanusiaan masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Meski gencatan senjata telah diumumkan, kekerasan dilaporkan masih terjadi di sejumlah wilayah.

Serangan udara, drone, dan artileri telah menyebabkan kerusakan luas terhadap infrastruktur sipil. Kerusakan mencakup rumah sakit, klinik, gedung pemerintah, lahan pertanian, stasiun air, serta sekolah yang kini banyak difungsikan sebagai tempat pengungsi.

Sejak eskalasi terbaru konflik, lebih dari 3.500 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 10.000 lainnya mengalami luka-luka. Hampir satu juta warga juga masih mengungsi dari rumah mereka, sementara banyak kawasan permukiman berubah menjadi puing-puing akibat serangan.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan kemampuan masyarakat untuk bertahan semakin menurun. Berbagai layanan dasar juga berada di bawah tekanan yang semakin berat akibat meningkatnya kebutuhan dan keterbatasan sumber daya.

PBB juga memperingatkan meningkatnya risiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan. Lebih dari 600.000 perempuan dan anak perempuan berisiko mengalami kekerasan berbasis gender akibat kondisi pengungsian yang tidak memadai.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Eksekutif Dana Kependudukan PBB (UNFPA), Andrew Saberton. Selain itu, sekitar 1.800 perempuan diperkirakan melahirkan setiap bulan di Lebanon.

Namun, banyak rumah sakit dan pusat layanan kesehatan terpaksa tutup akibat serangan. Hal tersebut menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak menjadi semakin terbatas.

PBB juga memperingatkan bahwa krisis pengungsian jangka panjang di Lebanon selatan berpotensi memburuk. Sedikitnya 28.000 orang masih berada di wilayah yang terdampak konflik.

Sementara itu, jumlah warga yang tidak dapat kembali ke rumah mereka diperkirakan dapat melampaui 200.000 orang. PBB mendesak komunitas internasional untuk segera meningkatkan dukungan guna mencegah memburuknya kondisi kemanusiaan di negara tersebut.