RRI.CO.ID, Beirut — Israel dan Lebanon sepakat memperbarui gencatan senjata yang rapuh melalui perundingan yang dimediasi Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan sejumlah zona keamanan percontohan di Lebanon yang melarang keberadaan anggota Hizbullah.

Hizbullah menolak gencatan senjata baru yang disepakati Israel dan Lebanon dalam perundingan yang didukung Amerika Serikat. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menyebut perundingan tersebut sia-sia serta mengklaim kesepakatan itu ditolak oleh banyak warga negara tersebut.

Melansir dari BBC, Jumat, 5 Juni 2026, Israel dan Lebanon sebelumnya mengumumkan pembaruan gencatan senjata yang masih rapuh. Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan zona keamanan percontohan di wilayah Lebanon.

Dalam kesepakatan tersebut, anggota Hizbullah dilarang beroperasi di zona itu dan diwajibkan menghentikan serangan terhadap Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah berbicara dengan kedua pihak dan menilai ada kemajuan dalam upaya mencapai perdamaian.

Namun, Hizbullah menegaskan bahwa kesepakatan tersebut sama saja dengan penyerahan diri kepada Israel dan hanya akan menguntungkan pihak lawan. Keraguan terhadap kesepakatan juga muncul di kawasan Beirut selatan yang merupakan basis kuat Hizbullah.

Sejumlah warga menilai gencatan senjata hanya dapat berhasil jika dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik. Kesepakatan itu dicapai setelah putaran keempat perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Washington.

Salah satu poin utama dalam perjanjian tersebut adalah penarikan seluruh anggota Hizbullah dari wilayah antara perbatasan Israel di Lebanon selatan. Amerika Serikat juga akan membantu pembentukan zona keamanan yang sepenuhnya berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Lebanon.

Perwakilan Israel dan Lebanon dijadwalkan kembali menggelar pertemuan pada 22 Juni guna melanjutkan pembahasan menuju kesepakatan yang lebih komprehensif. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan gencatan senjata dapat diterapkan dalam waktu 24 jam setelah memperoleh persetujuan seluruh pihak terkait.