PBB Hadapi Krisis Keuangan Serius, Desak Negara Anggota Segera Bayar Iuran

RRI.CO.ID, Jenewa — PBB menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam dan mendesak negara-negara anggota untuk segera membayar iuran mereka. Tunggakan kontribusi tercatat sangat besar, yakni mencapai 2,4 miliar dolar AS (Rp42,8 triliun) untuk anggaran reguler.

Sementara itu, tunggakan untuk operasi penjaga perdamaian mencapai 2,7 miliar dolar AS (Rp48,2 triliun). Akibat kekurangan dana tersebut, PBB terpaksa memangkas pengeluaran, membekukan proses perekrutan pegawai, serta mengurangi sejumlah layanan.

Melansir dari situs resmi PBB, Jumat, 29 Mei 2026, para pejabat PBB memperingatkan bahwa kondisi ini berisiko mengikis kredibilitas organisasi. Mereka juga menilai situasi tersebut dapat melemahkan kemampuannya dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh negara anggota.

Swiss, yang juga berbicara atas nama Liechtenstein, menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan akuntansi. Menurutnya, setiap keterlambatan pembayaran, pembekuan perekrutan, dan pembatalan layanan dapat merusak kepercayaan terhadap kemampuan PBB dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu usulan solusi adalah memungkinkan PBB untuk menahan sementara dana yang belum terpakai di akhir tahun. Usulan ini dilakukan alih-alih mengembalikannya kepada negara anggota sebagai kredit.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi penyangga keuangan agar operasional tetap berjalan, terutama pada awal tahun ketika pembayaran sering terlambat. PBB juga mempertimbangkan penggunaan terbatas “komitmen khusus” atau dana darurat untuk menutup kesenjangan pendanaan.

Namun, sejumlah negara seperti Kazakhstan, Norwegia, dan Inggris menegaskan bahwa akar masalahnya tetap pada keterlambatan atau ketidakpatuhan pembayaran iuran. Norwegia menilai langkah-langkah sementara tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar dan menyerukan reformasi keuangan yang lebih berani.

Uni Eropa menyebut krisis ini sebagai risiko operasional yang nyata. Uni Eropa juga menekankan bahwa beban tidak boleh hanya ditanggung oleh negara yang membayar tepat waktu.

Sementara itu, Singapura yang mewakili ASEAN menyoroti bahwa masalah likuiditas PBB telah menjadi hal yang rutin. Kondisi tersebut bahkan berdampak pada lembaga seperti ESCAP yang harus menutup kantor selama tiga bulan serta menghentikan kegiatan perjalanan dan perekrutan.

Meski tidak disebutkan secara resmi, Amerika Serikat dilaporkan telah menunggak lebih dari separuh total iuran, sebagian karena alasan politik. Di sisi lain, Rusia menyerukan transparansi lebih besar dalam pengelolaan keuangan PBB.

Pejabat senior PBB Catherine Pollard mencatat bahwa sejak 9 Mei, sejumlah negara telah membayar penuh di beberapa kategori anggaran. Selain itu, sebanyak 106 negara telah melunasi iuran anggaran reguler tahun ini.

Namun, hanya 61 negara yang telah memenuhi seluruh kewajiban mereka secara penuh. Kondisi ini memperkuat peringatan bahwa kemampuan PBB untuk menjalankan perannya di dunia, terutama dalam situasi krisis, berada dalam risiko serius.