PBB Desak Pembebasan Tahanan dan Dialog Damai di Myanmar
- 02 Mei 2026 16:13 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pembebasan segera dan tanpa syarat bagi individu yang ditahan secara sewenang-wenang di Myanmar sebagai langkah awal menuju proses politik yang kredibel.
- PBB menekankan bahwa penghentian kekerasan dan komitmen terhadap dialog inklusif menjadi kunci penyelesaian konflik, dengan dukungan peran penting ASEAN.
- Myanmar masih dilanda konflik sejak 2021 Myanmar military coup, yang memicu penahanan pemimpin sipil, protes besar, dan konflik berkepanjangan hingga saat ini.
RRI.CO.ID, Jenewa — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap individu yang ditahan secara sewenang-wenang di Myanmar. Seruan tersebut disampaikan melalui juru bicara PBB sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya proses politik yang kredibel di Myanmar.
Melansir dari Anadolu, Sabtu, 2 Mei 2026, Guterres menekankan bahwa pembebasan para tahanan merupakan langkah mendasar. Langkah ini penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung dialog politik yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sekretaris Jenderal menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi semua pihak yang ditahan secara sewenang-wenang sebagai langkah mendasar menuju terciptanya kondisi yang mendukung proses politik yang kredibel,” kata juru bicara PBB Farhan Haq dalam sebuah pernyataan.
Ia juga menyoroti perkembangan terbaru terkait pemindahan Aung San Suu Kyi ke lokasi tempat tinggal yang telah ditentukan. Lokasi tersebut kini terus dipantau oleh PBB.
| Baca juga: Thailand Dorong Myanmar Kembali ke ASEAN |
Lebih lanjut, Guterres kembali menegaskan bahwa solusi politik yang layak di Myanmar harus didasarkan pada penghentian kekerasan secara segera. Ia juga menekankan perlunya komitmen nyata dari semua pihak untuk terlibat dalam dialog inklusif.
Ia menilai bahwa tanpa kedua hal tersebut, upaya penyelesaian konflik akan sulit tercapai. PBB juga menyoroti pentingnya peran mitra regional dan internasional dalam mendukung penyelesaian damai.
Dalam hal ini, ASEAN diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam mendorong dialog dan stabilitas di kawasan. Myanmar sendiri masih berada dalam krisis politik sejak 2021 Myanmar military coup.
Saat itu, militer mengambil alih kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil. Peristiwa tersebut memicu gelombang protes besar dan konflik berkepanjangan yang masih berlangsung hingga kini di berbagai wilayah negara tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....