RRI.CO.ID, New York — Konferensi PBB untuk meninjau Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) berakhir tanpa kesepakatan setelah berlangsung selama empat pekan. Perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Teheran menjadi salah satu penyebab utama kegagalan tersebut.

Duta Besar Vietnam untuk PBB, Do Hung Viet, yang memimpin konferensi, menyatakan tidak ada konsensus di antara 191 negara anggota NPT. Bahkan, dokumen akhir yang telah dilunakkan juga gagal disepakati, dilansir dari AP News, Sabtu, 23 Mei 2026.

Menurut Do Hung Viet, tidak ada negara yang secara langsung memblokir konsensus. Namun, ketentuan dalam rancangan dokumen yang menyebut Iran tidak boleh mengembangkan atau memiliki senjata nuklir menjadi hambatan utama perundingan.

Kegagalan ini menjadi yang ketiga secara berturut-turut dalam konferensi peninjauan NPT. Pada konferensi sebelumnya pada 2022, Rusia memblokir dokumen akhir terkait perang Ukraina dan isu pendudukan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia.

Perjanjian NPT selama ini dianggap sebagai landasan utama nonproliferasi dan perlucutan senjata nuklir global. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan penyesalan atas kegagalan konferensi tersebut di tengah meningkatnya risiko ancaman senjata nuklir.

Guterres menyerukan seluruh negara memanfaatkan jalur dialog, diplomasi, dan negosiasi guna menurunkan ketegangan serta mengurangi risiko nuklir global. Menurutnya, situasi saat ini membutuhkan tindakan mendesak dari komunitas internasional.

Ketegangan terkait program nuklir Iran meningkat sejak pecahnya perang Iran pada 28 Februari. Presiden AS, Donald Trump, menyatakan perang tersebut bertujuan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Amerika Serikat menuduh Iran melanggar kewajibannya dalam NPT, termasuk terkait inspeksi fasilitas nuklir. Sementara itu, Iran menilai serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklirnya melanggar hukum internasional dan ketentuan dalam NPT.

Sebagai anggota NPT, Iran diwajibkan membuka seluruh situs nuklirnya untuk inspeksi internasional oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun hingga kini, Iran belum memberikan akses kepada inspektur IAEA ke beberapa lokasi nuklir yang sebelumnya dibom Amerika Serikat.

Dalam perundingan, Amerika Serikat bersikeras agar Iran disebut dalam dokumen akhir karena dianggap melanggar kewajiban NPT. Di sisi lain, Iran meminta agar AS dan Israel juga dikecam atas serangan terhadap fasilitas nuklirnya.

Sejumlah pengamat menilai kegagalan konferensi menunjukkan fondasi NPT mulai melemah akibat sikap keras negara-negara besar. Para ahli menyerukan diplomasi lebih aktif dan pragmatis guna mencegah perlombaan senjata nuklir global yang semakin tidak terkendali.