RRI.CO.ID, Teheran — Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antarnegara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan “biaya” untuk izin melintas kapal, dilansir Reuters, Kamis, 21 Mei 2026.

Langkah ini dilakukan di tengah gangguan besar pada jalur perdagangan energi global. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Amerika Serikat telah memperingatkan agar pihak-pihak terkait tidak mematuhi mekanisme kontrol yang diberlakukan Iran. Namun, sejumlah negara dan operator kapal tetap mengambil risiko untuk melintas.

Iran menerapkan pengawasan ketat terhadap kapal yang melintas, termasuk penentuan rute pelayaran yang wajib diikuti. Jalur tersebut melewati beberapa pos militer di pulau-pulau strategis.

Dalam beberapa kasus, kapal harus berhenti untuk pemeriksaan oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Proses pemeriksaan ini diduga dilakukan untuk memastikan tidak ada keterkaitan kapal dengan Amerika Serikat atau Israel.

Selain itu, pemeriksaan juga bertujuan mengawasi potensi pelanggaran lain seperti penyelundupan. Pemeriksaan tersebut bahkan dapat memperpanjang waktu transit dari lima jam menjadi hingga dua hari.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa kapal juga diminta membayar biaya keamanan dan navigasi. Namun, mekanisme pembayaran tersebut tidak sepenuhnya transparan dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Iran disebut memprioritaskan kapal dari negara-negara tertentu dalam sistem ini, yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Teheran. Sementara itu, kapal dari negara lain bergantung pada kesepakatan antar pemerintah untuk mendapatkan izin melintas.

Amerika Serikat memperingatkan adanya risiko sanksi bagi pihak yang terlibat dalam pembayaran kepada Iran untuk akses pelayaran. Namun, sejumlah kapal tetap mengikuti mekanisme tersebut demi memastikan kelancaran perjalanan.

Akibat situasi ini, arus lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan turun drastis dibandingkan kondisi normal sebelum perang. Kondisi tersebut menambah tekanan terhadap pasar energi global dan memperburuk ketidakpastian pasokan minyak dunia.