Thailand Berencana Pangkas Masa Tinggal Bebas Visa untuk 93 Negara
- 14 Mei 2026 15:15 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Thailand berencana memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan dari 93 negara dari 60 hari menjadi 30 hari untuk menekan aktivitas ilegal warga asing.
- Pemerintah Thailand juga akan meninjau visa investasi, izin tinggal jangka panjang, visa pelajar, dan skema digital nomad di tengah kekhawatiran terhadap bisnis ilegal yang dijalankan warga asing, terutama warga Rusia dan Tiongkok.
- Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menegaskan Thailand tetap mempertahankan sektor pariwisata, meski pengawasan terhadap bisnis asing di kawasan wisata seperti Koh Phangan dan Phuket akan diperketat.
RRI.CO.ID, Bangkok — Thailand berencana memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan dari 93 negara dari 60 hari menjadi 30 hari. Kebijakan ini diusulkan di tengah meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan warga asing.
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkaeow, mengatakan proposal tersebut akan diajukan kepada kabinet pemerintah untuk mendapat persetujuan. Selain mengurangi masa tinggal bebas visa, pemerintah Thailand juga akan meninjau aturan visa investasi dan izin tinggal jangka panjang.
Melansir dari The Indipendent, Kamis, 14 Mei 2026, pemerintah turut mengevaluasi visa pelajar serta skema digital nomad. Pemerintah Thailand menyoroti dugaan bisnis ilegal yang dijalankan warga asing, terutama warga Rusia dan Tiongkok.
Beberapa warga asing disebut menggunakan nama warga Thailand untuk mendirikan perusahaan demi menghindari aturan kepemilikan asing. Thailand yang ekonominya sangat bergantung pada sektor pariwisata menerima hampir 40 juta wisatawan pada 2019 sebelum pandemi Covid-19.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan kembali meningkat. Hal tersebut termasuk akibat perpindahan warga dari wilayah konflik seperti perang Rusia-Ukraina dan perang di Gaza.
Namun lonjakan wisatawan juga memicu keluhan warga lokal di sejumlah kawasan wisata. Mereka menilai warga asing mulai mengambil alih bisnis lokal serta menyebabkan kenaikan harga di daerah wisata populer.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menegaskan pemerintah tidak akan sepenuhnya menghapus kebijakan bebas visa. Menurutnya, pemerintah saat ini berupaya mencari keseimbangan antara menjaga pemasukan dari sektor pariwisata dan menindak aktivitas ilegal.
| Baca juga: Thailand Dorong Myanmar Kembali ke ASEAN |
Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap bisnis asing di kawasan wisata seperti Koh Phangan dan Phuket. Polisi Thailand sebelumnya menangkap seorang warga Tiongkok di Pattaya terkait dugaan kepemilikan senjata kelas militer ilegal.
Selain itu, polisi di Phuket juga menangkap 33 warga asing terkait dugaan pelanggaran hukum bisnis asing. Di sisi lain, industri pariwisata Thailand memperingatkan bahwa aturan visa yang lebih ketat dapat membuat wisatawan beralih ke negara pesaing.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....