Thailand dan Kamboja Sepakat Bangun Kembali Hubungan

RRI.CO.ID, Cebu - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet berjanji membangun kembali hubungan kedua negara melalui dialog damai. Komitmen tersebut disampaikan setelah pembicaraan trilateral di Cebu, Filipina, bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku ketua ASEAN.

Dilansir dari Bangkok Post, Jumat, 8 Mei 2026, pertemuan tersebut berfokus pada upaya meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara selama ini berkaitan dengan persoalan perbatasan.

Kedua pemimpin sepakat bahwa konflik harus dihindari demi menjaga stabilitas kawasan. Anutin mengatakan pembicaraan berlangsung terbuka dan jujur, serta menegaskan konflik hanya akan membawa kerugian dan penderitaan bagi kedua negara.

Menurut Anutin, Thailand dan Kamboja kini harus bergerak bersama menuju perdamaian dengan mengedepankan ketulusan, itikad baik, dan tekad bersama. Kedua negara juga sepakat menugaskan menteri luar negeri masing-masing untuk menjalankan langkah-langkah pembangunan kepercayaan bilateral.

Langkah tersebut akan dimulai dari bidang-bidang yang telah memiliki kesamaan pandangan dan memungkinkan untuk segera diterapkan. Anutin menilai upaya itu penting untuk memulihkan kepercayaan dan membangun kembali hubungan bilateral secara bertahap.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan komunikasi di semua tingkat pemerintahan. Selain itu, Thailand mengusulkan pendekatan konstruktif terkait penyelesaian persoalan batas darat dan maritim berdasarkan semangat bertetangga yang baik.

Anutin menyebut pertemuan di Cebu sebagai langkah besar menuju perdamaian bagi kedua negara dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Sementara itu, Hun Manet menegaskan pentingnya meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan antara kedua negara.

Ia menyebut pembicaraan tersebut sebagai bagian dari tekad bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang dan menormalisasi hubungan bilateral. Hun Manet mengatakan kedua pemerintah membahas dimulainya kembali berbagai mekanisme bilateral.

Mekanisme tersebut mencakup Komisi Perbatasan Bersama (JBC), Komite Perbatasan Umum, dan Komite Perbatasan Regional. Selain itu, Kamboja menyoroti pentingnya pertukaran antarwarga melalui kerja sama masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan. Hun Manet menyerukan pelaksanaan penuh pernyataan bersama 27 Desember, terutama terkait dimulainya kembali survei dan penetapan batas wilayah oleh JBC.

Kamboja turut menyinggung keputusan Thailand membatalkan MoU44 mengenai penetapan batas maritim. Phnom Penh menyatakan proses konsiliasi di bawah kerangka PBB menjadi jalan damai menuju solusi yang adil bagi kedua negara.