RRI.CO.ID, Gaza — PBB menyatakan bahwa warga Gaza semakin membutuhkan layanan konseling psikologis. Kondisi ini terjadi di tengah memburuknya situasi kemanusiaan akibat pembatasan dan praktik pemaksaan oleh Israel.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa kebutuhan layanan psikososial meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir. OCHA mencatat bahwa mitra mereka di Gaza mengoperasikan hotline bebas pulsa untuk layanan konseling jarak jauh.

Mengutip dari Xinhua, Rabu, 13 Mi 2026, total lebih dari 9.600 sesi konseling telah dilakukan antara Maret dan April. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 14 persen dibanding periode sebelumnya.

Laporan tersebut juga menunjukkan lonjakan tajam pada kasus kesehatan mental, termasuk peningkatan 90 persen pada ideasi penghilangan nyawa diri sendiri. Selain itu, konseling terkait kekerasan berbasis gender naik 46 persen, sementara kasus kecemasan dan ketakutan meningkat 34 persen.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa lebih dari 43.000 orang di Gaza mengalami cedera yang berpotensi mengubah hidup. Cedera tersebut mencakup cedera tulang belakang, cedera otak traumatis, luka bakar parah, dan amputasi.

Sekitar 53.000 cedera lainnya membutuhkan rehabilitasi jangka panjang, dengan satu dari lima korban amputasi merupakan anak-anak. WHO menyebut layanan rehabilitasi mulai membaik sejak September 2025, namun kapasitasnya masih jauh di bawah tingkat sebelum Oktober 2023.

Saat ini, tidak ada fasilitas rehabilitasi yang berfungsi penuh, sementara lebih dari 400 pasien masih menunggu perawatan khusus. Di Tepi Barat, OCHA juga melaporkan penggusuran komunitas Palestina di wilayah Arab al Khouli, Qalqiliya.

Komunitas tersebut sebelumnya dihuni lebih dari 20 rumah tangga, namun warganya terpaksa mengungsi akibat serangan berulang. OCHA menyebut bahwa sejak 2023 terdapat 45 komunitas Palestina yang telah mengungsi sepenuhnya akibat serangan pemukim dan pembatasan akses.

Lebih dari 60 persen pengungsian tahun ini terjadi di wilayah Lembah Yordan. PBB menegaskan bahwa warga Palestina di Tepi Barat harus dilindungi sesuai hukum internasional, dan para pelaku pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban.