RRI.CO.ID, Cebu — Menteri luar negeri negara-negara ASEAN sepakat menggelar pertemuan virtual dengan Myanmar dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Myanmar untuk kembali menjalin hubungan dengan ASEAN setelah lima tahun.

Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, mengatakan Myanmar telah menyatakan keinginannya untuk menormalisasi hubungan dengan blok regional tersebut. Namun, negara-negara ASEAN menegaskan perlunya kemajuan dalam penurunan eskalasi konflik, dialog politik, dan akses bantuan kemanusiaan di Myanmar.

“Sudah sangat jelas bahwa para menteri luar negeri ASEAN sepakat akan ada keterlibatan dengan Myanmar melalui pertemuan virtual dalam waktu dekat,” kata Kao Kim Hourn saat KTT ASEAN di Cebu, dikutip dari Reuters, Sabtu, 9 Mei 2026.

Kepemimpinan Myanmar diketahui dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak kudeta militer pada 2021. Kudeta tersebut memicu tindakan keras terhadap oposisi dan berkembang menjadi perang saudara berkepanjangan.

Militer Myanmar juga dituduh melakukan berbagai kekejaman terhadap warga sipil, termasuk serangan udara dalam upaya menumpas kelompok pemberontak bersenjata. Namun, pihak militer membantah tuduhan tersebut.

Myanmar kini memiliki pemerintahan baru yang secara nominal sipil setelah pemilu yang dimenangkan partai pro-militer tanpa oposisi yang kuat. Pemimpin kudeta sekaligus mantan kepala junta, Min Aung Hlaing, kini menjabat sebagai presiden negara itu.

Meski demikian, ASEAN belum mengakui hasil pemilu tersebut maupun menetapkan syarat agar Min Aung Hlaing dapat menghadiri KTT ASEAN. Gagasan untuk menggelar dialog dengan Myanmar sebelumnya telah diusulkan oleh Thailand.

Langkah tersebut bertujuan membangun konsensus kawasan untuk meningkatkan keterlibatan dengan Naypyidaw. Selain membahas Myanmar, ASEAN juga terus melanjutkan negosiasi kode etik Laut China Selatan dengan Tiongkok.