RRI.CO.ID, Cebu — ASEAN diperkirakan akan menyambut pembebasan lebih dari 4.000 tahanan di Myanmar. Pernyataan resmi tersebut akan dirilis pada KTT ASEAN di Cebu, Filipina, dilansir dari Bangkok Post, Jumat, 8 Mei 2026.

Hal tersebut tercantum dalam draf pernyataan ketua ASEAN yang diperoleh Kyodo News. Dalam draf tersebut, ASEAN menilai pembebasan tahanan sebagai langkah positif menuju dialog nasional yang lebih inklusif di Myanmar.

Organisasi regional tersebut berharap proses dialog dapat melibatkan seluruh pihak di Myanmar di tengah krisis politik yang masih berlangsung. Mantan Presiden Myanmar Win Myint disebut termasuk di antara para tahanan yang akan dibebaskan.

Win Myint merupakan presiden dalam pemerintahan demokratis Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebelum digulingkan melalui kudeta militer pada 2021. Aung San Suu Kyi kemudian dipenjara dengan berbagai tuduhan termasuk korupsi.

Pemerintah militer Myanmar baru-baru ini memindahkannya dari tahanan ke tahanan rumah. ASEAN juga mendorong pembebasan tahanan lainnya sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional dan dialog yang tulus.

Selain itu, para pemimpin ASEAN akan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Myanmar. Dalam draf pernyataan tersebut, ASEAN menilai implementasi konsensus lima poin untuk menyelesaikan krisis politik Myanmar masih menunjukkan kemajuan yang minim.

Konsensus tersebut sebelumnya disepakati ASEAN sebagai langkah perdamaian pascakudeta militer 2021. Meski ASEAN telah membatasi keterlibatan Myanmar sejak kudeta terjadi, organisasi itu tetap menegaskan Myanmar sebagai bagian integral dari ASEAN.

Namun, ASEAN sejauh ini hanya mencatat hasil pemilu terbaru Myanmar tanpa memberikan pengakuan penuh. Pemilu tersebut mengangkat Min Aung Hlaing, mantan kepala junta militer, sebagai presiden.

Sejumlah negara Barat dan kelompok oposisi Myanmar menilai pemilu tersebut tidak sah dan hanya bertujuan mempertahankan kekuasaan militer. Di sisi lain, Filipina sebagai ketua ASEAN tahun ini disebut ingin memprioritaskan pembahasan krisis energi akibat perang di Timur Tengah.