ASEAN Desak Respons Bersama Hadapi Dampak Perang Iran dan Krisis Energi Global

RRI.CO.ID, Cebu — ASEAN mendesak adanya respons bersama terhadap dampak perang Iran dan krisis energi global yang kini membebani negara-negara Asia Tenggara. Krisis Timur Tengah menjadi fokus utama dalam pertemuan ASEAN di Cebu, Filipina, dilansir dari Reuters, Jumat, 8 Mei 2026.

Kawasan Asia Tenggara menghadapi ancaman terganggunya pasokan energi akibat penutupan Selat Hormuz. ASEAN beranggotakan 11 negara dengan populasi hampir 700 juta jiwa.

Kawasan tersebut disebut menjadi salah satu yang paling terdampak karena banyak negara anggotanya bergantung pada impor bahan bakar. Penutupan Selat Hormuz telah menghambat distribusi energi global dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi kawasan.

Filipina yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN mendorong percepatan persetujuan perjanjian berbagi minyak regional. Para menteri ekonomi ASEAN dalam pertemuan tersebut membahas langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan.

Mereka juga berupaya meningkatkan koordinasi regional dalam menghadapi krisis. Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro mengatakan ASEAN perlu memperkuat koordinasi krisis dan kesiapan institusional.

Para analis menilai isu energi menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Filipina di ASEAN. ASEAN juga masih menghadapi sejumlah konflik internal, termasuk perang saudara di Myanmar dan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

ASEAN dinilai masih kesulitan menghasilkan strategi krisis yang mengikat. Sebagian besar pertemuan hanya berakhir pada komitmen kerja sama tanpa langkah konkret.

Para pemimpin ASEAN diperkirakan akan menyerukan negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Mereka juga mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia.

Selain isu energi dan keamanan kawasan, para menteri luar negeri ASEAN turut membahas situasi politik di Myanmar. ASEAN hingga kini belum mengakui hasil pemilu Myanmar yang dimenangkan partai pro-militer setelah kudeta 2021.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengatakan para menteri luar negeri sepakat menggelar pertemuan virtual dengan Myanmar dalam waktu dekat. Ia juga menyebut terdapat kemajuan dalam negosiasi kode etik Laut China Selatan untuk mencegah sengketa negara-negara ASEAN dan Beijing.