Ketua ASEAN Desak Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi dan Tahanan
- 25 Apr 2026 16:34 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kudeta 2021 memicu konflik berkepanjangan di Myanmar, sehingga ASEAN terus mendorong rekonsiliasi nasional dan penyelesaian damai untuk mengakhiri krisis.
- Filipina sebagai ketua ASEAN mendesak Myanmar membebaskan lebih banyak tahanan, termasuk Aung San Suu Kyi, guna mendorong solusi damai atas krisis politik.
- ASEAN menilai amnesti terbaru sebagai langkah positif menuju dialog nasional, meski tetap menyampaikan kekhawatiran atas kondisi Suu Kyi yang masih menjalani hukuman 27 tahun penjara.
RRI.CO.ID, Manila — Filipina selaku ketua ASEAN mendorong pembebasan lebih banyak tahanan di Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi. Seruan tersebut disampaikan pada Jumat, 24 April 2026, dilansir dari Bangkok Post.
Seruan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong solusi damai atas krisis politik yang masih berlangsung di negara tersebut. ASEAN menilai amnesti yang baru-baru ini diberikan sebagai langkah positif untuk membuka jalan bagi dialog nasional yang lebih inklusif.
Organisasi regional tersebut juga menegaskan komitmennya dalam membantu Myanmar mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Aung San Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilih.
| Baca juga: Thailand Dorong Myanmar Kembali ke ASEAN |
Kondisi tersebut menjadi perhatian internasional. Hal ini turut dibahas oleh Menteri Luar Negeri Filipina Sihasak Phuangketkeow saat bertemu dengan pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing.
Dalam pertemuan tersebut, Min Aung Hlaing menyatakan bahwa Suu Kyi dirawat dengan baik. Ia menyebut adanya kemungkinan perkembangan positif, meski tanpa rincian lebih lanjut.
ASEAN juga telah menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi mantan pemimpin tersebut. Suu Kyi saat ini menjalani hukuman 27 tahun penjara atas berbagai tuduhan yang oleh para pendukungnya dinilai bermotif politik.
Amnesti terbaru turut mengurangi masa hukumannya dan membebaskan sekutunya, Win Myint, mantan presiden yang sebelumnya turut diadili. Kudeta 2021 memicu gelombang protes besar di Myanmar.
Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan perang saudara. Dalam kondisi ini, ASEAN terus mendorong rekonsiliasi nasional serta penyelesaian damai untuk mengakhiri krisis.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....