RRI.CO.ID, Washington — Pemerintahan Donald Trump menghadapi tenggat kritis 60 hari berdasarkan War Powers Resolution terkait operasi militer di Iran. Tenggat ini berpotensi membatasi keberlanjutan aksi militer Amerika Serikat, dilansir dari CNBC, Jumat, 1 Mei 2026.

Namun, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahwa gencatan senjata yang sedang berlangsung dapat menghentikan atau menangguhkan hitungan waktu tersebut. Undang-undang tersebut mewajibkan penarikan pasukan AS dalam waktu 60 hari sejak pelaporan kepada Kongres, kecuali jika mendapat persetujuan legislatif.

Konflik ini bermula ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut kemudian diikuti dengan pemberitahuan resmi dari Presiden Donald Trump kepada Kongres pada 2 Maret.

Langkah tersebut memulai hitungan mundur menuju tenggat 1 Mei. Meski Trump memiliki opsi untuk meminta perpanjangan 30 hari, hingga kini ia belum mengajukannya.

Di sisi lain, Senator Tim Kaine menolak interpretasi bahwa gencatan senjata dapat menghentikan kewajiban hukum tersebut. Sementara itu, Partai Demokrat terus menekan agar Kongres memiliki peran lebih besar dalam menyetujui operasi militer.

Namun berbagai upaya pemungutan suara mereka sejauh ini belum berhasil. Sejumlah anggota Partai Republik mulai menekankan pentingnya keterlibatan Kongres dalam keputusan militer.

Senator Susan Collins menyatakan bahwa kewenangan presiden tetap memiliki batas hukum. Collins menegaskan bahwa tenggat 60 hari bukanlah sekadar saran, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

Ia juga menyerukan agar setiap aksi militer memiliki tujuan yang jelas dan strategi akhir yang terukur. Sementara itu, Trump menyatakan bahwa detail negosiasi dengan Iran hanya diketahui oleh dirinya dan sejumlah kecil pejabat.