RRI.CO.ID, Jakarta - Guru Besar Keamanan Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sidik Jatmika, menilai pengiriman pasukan TNI ke Lebanon masih relevan di tengah situasi saat ini. Menurutnya, bagaimanapun Indonesia harus tetap memainkan perannya sesuai dengan komitmen bangsa untuk menciptakan perdamaian dunia.

“Kalau perihal relevan ya, pasti masih relevan (untuk mengirim pasukan ke Lebanon). Hanya mungkin, sekiranya pasukan yang ada di sana memang perlu penyegaran kembali secara mental dan fisik, saya kira boleh ditarik sementara," ujar Sidik saat dihubungi RRI.CO.ID, Minggu, 5 April 2026.

Ia menjelaskan, hadirnya pasukan Indonesia dalam misi perdamaian sudah menempuh perjalanan panjang. Oleh karena itu, menurut Sidik, komitmen tersebut perlu terus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab Indonesia di internasional

"Sejak tahun 50-an, mulai dari Kongo, Lebanon, hingga Sudan. Itu semua tempat di mana kita punya rekam jejak kuat dan reputasi yang baik," ujarnya.

"Artinya itu (keterlibatan Indonesia) adalah bentuk kepercayaan internasional kepada negara kita. Jadi kita harus tetap melaksanakannya apapun yang terjadi,” katanya melanjutkan.

Sidik menambahkan, hal ini berlandaskan nilai ideologis dan konstitusional negara. Hal itu sebagaimana tertuang dalam sila kedua Pancasila serta amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Itu kan juga mandat dari Pancasila, khususnya sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di pembukaan UUD 1945 juga tertuang bahwa Indonesia punya amanat untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dan perdamaian abadi,” katanya.

Maka, katanya, keterlibatan dalam misi perdamaian itu bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. “Akan aneh jika Indonesia tidak terlibat, karena ini mandat konstitusi sekaligus menyangkut reputasi Indonesia di dunia internasional,” ujar Sidik.

Sementara itu, TNI memastikan tetap akan memberangkatkan 756 personel baru ke Lebanon pada akhir Mei 2026. Keputusan ini diambil meskipun muncul desakan agar Indonesia menarik diri dari misi tersebut, mengikuti langkah Malaysia.

Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Iwan Bambang Setiawan, menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia bersifat independen. Ia memastikan komitmen terhadap misi perdamaian dunia tetap dijalankan sesuai mandat.

Rotasi pasukan ini merupakan bagian dari siklus penugasan rutin, di mana prajurit yang telah bertugas lebih dari satu tahun akan dipulangkan dan digantikan oleh personel baru. Langkah ini sekaligus menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional.