RRI.CO.ID, Jakarta - Desakan untuk menarik pasukan Indonesia dari Lebanon mulai muncul dari sejumlah pihak. Hal ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon (UNIFIL).

Namun, Indonesia dinilai tidak bisa begitu saja menarik pasukannya dari UNIFIL. Selain mempertimbangkan aspek keamanan, keputusan tersebut juga berkaitan erat dengan komitmen dan reputasi Indonesia di kancah internasional.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sidik Jatmika, menilai penarikan pasukan secara formal saat ini bukanlah opsi yang realistis. Hal ini karena keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian merupakan bagian dari komitmen yang telah dibangun sejak lama.

“Kalau secara formal kita menarik diri, itu tampaknya tidak mungkin," ujarnya pada perbincangan dengan RRI Pro 3, Minggu 5 April 2026. Menurut dia, Indonesia harus tetap dalam komitmen tersebut dan tidak bisa serta merta menyatakan mundur.

Sidik menambahkan keputusan untuk keluar dari misi perdamaian akan berdampak pada reputasi Indonesia di mata internasional. Menurut dia, pemerintah harus tetap mempertahankan kehadiran pasukan TNI pada misi penjaga perdamaian tersebut.

Meski begitu, Sidik mengatakan penarikan bukan sepenuhnya tidak boleh dilakukan. Namun, hal ini perlu pertimbangan matang dengan memperhatikan segala aspek apakah itu benar-benar harus dilakukan atau tidak.

Menurut dia, langkah yang lebih memungkinkan adalah penarikan sementara untuk tujuan pemulihan kondisi pasukan secara mental maupun fisik. Namun, langkah tersebut bersifat sementara dan bukan penarikan permanen.

“Sifatnya jeda saja untuk penyegaran kembali," ujarnya. Jika kondisi para prajurit TNI sudah pulih, maka Indonesia bisa mengirimkan kembali pasukannya ke sana.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga menegaskan keputusan penarikan pasukan tidak dapat diambil secara sepihak atau tergesa-gesa. Menurut dia, diperlukan koordinasi lintas lembaga sebelum keputusan strategis tersebut dapat diambil.

“Penarikan pasukan tentu bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan harus melalui pertimbangan strategis," ujarnya. Ini tentunya melibatkan instansi terkait seperti TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan PBB.

Dave menambahkan kehadiran prajurit TNI dalam misi UNIFIL merupakan bukti nyata komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. “Ini adalah wujud nyata dari komitmen negara,” katanya.

Kabar terkini, TNI justru memastikan akan tetap memberangkatkan 756 personel baru ke Lebanon pada akhir Mei 2026.Keputusan ini diambil meski muncul desakan agar Indonesia mundur dari misi tersebut mengikuti langkah Malaysia.

Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia bersifat independen tanpa dipengaruhi keputusan negara lain. "Sehingga komitmen terhadap misi perdamaian dunia tetap dijalankan sesuai mandat," ujarnya.

Menurut Iwan, rotasi pasukan dilakukan sebagai bagian dari siklus penugasan rutin. Prajurit yang telah bertugas lebih dari satu tahun di Lebanon akan dipulangkan dan digantikan oleh personel baru.

Jumlah 756 personel TNI yang akan dikirim telah disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan oleh PBB. "Ini sekaligus menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional," ujarnya.