RRI.CO.ID, Teheran - Komisi Parlemen Iran menyetujui rencana penerapan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Media pemerintah Iran melaporkan kebijakan tersebut menyasar kapal yang melintasi jalur strategis pengiriman minyak dan gas.

Jalur tersebut terdampak perang di Timur Tengah. Selat Hormuz sendiri secara efektif telah ditutup sejak konflik meningkat, sehingga memicu perubahan kebijakan dari pihak Iran.

Melansir dari Al Arabiya, Rabu, 1 April 2026, Komisi Keamanan Parlemen disebut terlibat dalam penyusunan rencana tersebut. Kebijakan itu mencakup pengaturan keuangan bagi kapal yang melintas serta penerapan sistem tarif berbasis mata uang rial.

Iran menyatakan langkah ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran kedaulatan negara. Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pembatasan terhadap pihak tertentu, termasuk larangan bagi Amerika Serikat dan Israel untuk melintasi selat.

Negara lain yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran juga dapat dikenai pembatasan akses. Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi global.

Sekitar seperlima minyak mentah dunia dan sejumlah besar gas alam cair biasanya melewati jalur ini pada masa damai. Namun sejak perang dimulai, lalu lintas kapal turun drastis.

Perusahaan intelijen maritim Kpler mencatat penurunan pelayaran mencapai sekitar 95 persen. Penurunan ini berdampak pada pasokan energi global dan turut memengaruhi harga di pasar internasional.

Banyak negara bergantung pada jalur tersebut untuk impor energi, sehingga pembatasan baru berpotensi memperketat pasokan. Kebijakan tarif yang direncanakan Iran juga dinilai dapat menambah biaya pengiriman energi.