RRI.CO.ID, Washington — Gelombang demonstrasi bertajuk “No Kings” telah berlangsung dalam tiga putaran besar. Aksi protes tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Aksi pertama digelar pada 14 Juni 2025 bertepatan dengan ulang tahun Trump dan parade militer di Washington. Demonstrasi kedua berlangsung pada 18 Oktober 2025 dengan jumlah massa lebih besar, sementara aksi ketiga dilakukan pada 28 Maret 2026.

Dilansir dari Britannica, protes ini muncul sebagai penolakan terhadap kebijakan eksekutif yang dinilai terlalu kuat. Penyelenggara menegaskan bahwa sistem pemerintahan Amerika Serikat tidak mengenal konsep raja.

Demonstrasi diorganisasi oleh kelompok progresif seperti 50501 Movement dan Indivisible, serta didukung organisasi nonpartisan seperti American Civil Liberties Union.

Aksi tidak hanya berlangsung di Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lain. Di negara monarki konstitusional seperti Britania Raya, slogan aksi diubah menjadi “No Tyrants” atau “No Dictators”.

Di dalam negeri, kota-kota besar seperti Chicago, New York City, dan Philadelphia menyaksikan demonstrasi besar. Sebagian besar aksi berlangsung damai, meskipun bentrokan terjadi di sejumlah lokasi.

Aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di Los Angeles dan Seattle. Insiden kekerasan juga dilaporkan terjadi di Minnesota menjelang aksi.

Pada putaran kedua Oktober 2025, jumlah peserta meningkat signifikan. Banyak demonstran mengenakan kostum unik sebagai simbol perlawanan dan membawa slogan seperti “Democracy not Monarchy”.

Sebagian politisi Republik mengkritik aksi tersebut, sementara bentrokan terbatas juga terjadi di Portland. Data menunjukkan jutaan orang turun ke jalan pada kedua aksi 2025, melampaui rekor demonstrasi Women’s March pada 2017.

Protes ketiga pada 28 Maret 2026 diperkirakan diikuti sekitar delapan juta orang di lebih dari 3.300 lokasi. Demonstrasi ini berfokus pada kritik terhadap perluasan kekuasaan eksekutif, perang Iran, kenaikan biaya hidup, serta kebijakan penegakan imigrasi berlanjut.