RRI.CO.ID, Jakarta - Lonjakan harga bahan bakar terjadi di sejumlah negara akibat konflik di Timur Tengah yang belum usai. Kondisi ini mendorong berbagai negara mengambil langkah untuk membatasi dampak terhadap konsumen dan pelaku usaha.

Pemerintah di sejumlah negara juga berupaya mengurangi konsumsi energi, terutama bagi negara yang memiliki cadangan terbatas. Beberapa kebijakan yang ditempuh meliputi pemotongan pajak bahan bakar, pemberian subsidi, hingga pembatasan harga.

Spanyol meluncurkan paket lima miliar euro (Rp97,6 triliun) untuk menurunkan pajak bahan bakar sehingga harga turun sekitar 30 sen euro per liter. Sementara itu, Portugal dan Swedia mengambil langkah serupa, dilansir dari France24 dan AFP, Jumat, 27 Maret 2026.

Sejumlah negara lain seperti Kroasia, Hungaria, Korea Selatan, dan Thailand menetapkan batas harga bahan bakar. Vietnam menghapus bea impor bahan bakar, sementara Jepang memberikan subsidi untuk menjaga harga bensin.

Taiwan menyerap sebagian kenaikan harga, Tiongkok membatasi kenaikan harga di SPBU, dan Yunani menyiapkan bantuan bagi rumah tangga serta petani. Langkah lain juga diambil dengan memberikan subsidi dan pembatasan harga.

Maroko memberikan subsidi bagi transportasi jalan, Brasil menangguhkan pajak solar, dan Jerman melarang SPBU menaikkan harga lebih dari sekali sehari. Selain itu, sebanyak 32 negara anggota Badan Energi Internasional (IEA) melepaskan cadangan energi strategis untuk mencegah kekurangan pasokan.

Beberapa negara juga menerapkan pembatasan konsumsi energi. Bangladesh memberlakukan penjatahan bahan bakar, sementara Mesir membatasi perjalanan pegawai pemerintah.

Filipina mengurangi layanan feri dan menaikkan tarif transportasi, sedangkan India memprioritaskan pasokan gas untuk rumah tangga. Di sisi lain, Thailand mendorong kerja dari rumah, dan Filipina bahkan menerapkan pekan kerja empat hari bagi pegawai pemerintah.