RRI.CO.ID, Jakarta — Mubarok Institute menyoroti meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz serta dinamika diplomasi antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Iran. Situasi ini dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan hukum.

Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, mengatakan keteguhan Iran menghadapi tekanan Barat menjadi pengingat penting. Menurutnya, martabat bangsa tidak boleh ditukar dengan keuntungan ekonomi jangka pendek.

“Sebuah bangsa yang berdaulat tidak akan membiarkan prinsipnya dibeli,” ujar Fadhil. Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Rabu 25 Maret 2026.

Ia menegaskan Indonesia harus memastikan kebijakan nasional tidak mudah didikte kepentingan asing. Hal itu dinilai penting, terutama di tengah krisis energi global yang kian dinamis.

“Bagi Indonesia, kemandirian ekonomi dan kedaulatan hukum adalah harga mati. Tidak bisa ditawar,” katanya.

Sekretaris Jenderal Mubarok Institute, Herry Purnomo, menambahkan dampak geopolitik di Selat Hormuz terhadap ketahanan ekonomi nasional sangat signifikan. Dampak tersebut, menurutnya, tidak boleh diabaikan.

Herry menekankan pentingnya menjaga kedaulatan tanpa kompromi. Terutama ketika rantai pasok energi global berada dalam kondisi tidak stabil.

“Kedaulatan bukan untuk dinegosiasikan. Situasi di Selat Hormuz menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi jika bergantung pada skenario global yang tidak menentu,” ujarnya.

Ia menilai Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Selain itu, sistem hukum harus berjalan sepenuhnya untuk melindungi kepentingan rakyat.

Mubarok Institute juga menekankan pentingnya kedaulatan hukum dalam menjaga kekayaan alam dan jalur logistik strategis Indonesia. Upaya tersebut diperlukan agar tidak mudah dipengaruhi kepentingan luar negeri.