KBRN, Batam: Ratusan narapidana dibebaskan oleh junta militer Myanmar pada 4 Januari dalam rangka amnesti tahunan Hari Kemerdekaan, menandai 78 tahun kemerdekaan negara itu dari penjajahan Inggris. Pembebasan ini berlangsung hanya sepekan setelah dimulainya tahapan pemilu yang menuai kecaman luas dari pemantau internasional dan negara-negara Barat.

Sejak kudeta militer pada 2021, Myanmar terjerumus dalam konflik berkepanjangan antara pasukan junta dan kelompok pro-demokrasi. Ribuan aktivis, politisi, dan warga sipil telah ditangkap, memperburuk krisis hak asasi manusia di negara tersebut. Amnesti tahunan ini, yang diklaim diberikan atas dasar kemanusiaan dan belas kasih, menjadi salah satu tradisi yang kerap dilakukan junta pada momen hari besar nasional dan keagamaan.

Pantauan di lapangan menunjukkan belasan bus yang membawa para tahanan keluar dari Penjara Insein, Yangon, pada pagi hari 4 Januari. Beberapa mantan narapidana tampak melambaikan tangan kepada kerumunan keluarga dan warga yang menunggu dengan penuh harap. Di luar penjara, keluarga membawa poster bertuliskan nama kerabat mereka yang masih ditahan, berharap termasuk dalam daftar yang dibebaskan.

Seorang warga yang menunggu ayahnya, yang dipenjara karena aktivitas politik, menyampaikan harapannya agar sang ayah segera dibebaskan mengingat masa hukumannya hampir berakhir. Demi alasan keamanan, ia enggan disebutkan namanya.

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar menyatakan bahwa pemimpin junta Min Aung Hlaing memberikan pengampunan kepada 6.134 warga negara Myanmar. Selain itu, sebanyak 52 warga negara asing juga dibebaskan dan akan dideportasi ke negara asal masing-masing. Sejumlah mantan tahanan terlihat menangis dan berpelukan dengan keluarga mereka di luar Penjara Insein, yang dikenal luas karena dugaan pelanggaran HAM berat.

Sebagian dari mereka yang dibebaskan mengaku ditahan atas kasus non-politik, seperti narkoba, pencurian, dan pelanggaran ringan lainnya. Seorang pria berusia 35 tahun, Yazar Tun, mengaku sangat bahagia bisa kembali berkumpul dengan keluarganya setelah menjalani delapan bulan hukuman penjara akibat tuduhan berkeliaran tanpa tujuan jelas. Tokoh publik seperti model dan mantan dokter Nang Mwe San juga terlihat termasuk dalam daftar yang dibebaskan, setelah ditahan sejak 2022 atas tuduhan melanggar norma budaya.

Amnesti ini berlangsung di tengah proses pemilu bertahap yang diklaim junta sebagai upaya menuju demokrasi dan rekonsiliasi nasional. Namun, banyak pihak menilai pemilu tersebut sebagai legitimasi semu kekuasaan militer. Partai pro-militer Union Solidarity and Development Party (USDP) dilaporkan unggul telak pada fase pertama pemilu, sementara partai oposisi utama, National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, tidak diikutsertakan dan tetap dibubarkan.

Sejarah mencatat bahwa Myanmar kerap memberikan amnesti massal pada hari besar. Pada Hari Kemerdekaan 2024, lebih dari 9.000 tahanan dibebaskan, disusul hampir 6.000 orang pada 2025. Meski demikian, kelompok HAM menilai amnesti tersebut belum menyentuh akar persoalan, mengingat banyak tahanan politik masih berada di balik jeruji.