RRI.CO.ID, Jakarta - Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Pendidikan nasional harus lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati menyampaikan berbagai capaian di sektor pendidikan patut diapresiasi. Salah satunya adalah komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan kebijakan dan reformasi pendidikan.

Namun demikian, sejumlah indikator menunjukkan bahwa pekerjaan rumah yang dihadapi masih sangat besar. “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, rata-rata lama sekolah (RLS) nasional baru mencapai 8,85 tahun, masih berada di bawah target wajib belajar 12 tahun,” kata Kurniasih Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, Sabtu 2 Mei 2026, dalam keterangan persnya kepada RRI.CO.ID.

Kondisi ini, ucapnya, menunjukkan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah tertentu. Di sisi lain, hasil Asesmen Nasional tahun 2025 juga mengindikasikan bahwa sekitar 50 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum.

“Belum tercapai dalam literasi dan numerasi. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kualitas pembelajaran belum sepenuhnya teratasi,” ucapnya.

Karena itu, akses pendidikan harus ditingkatkan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama. Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan pendidikan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penguatan kapasitas guru dan perbaikan kurikulum yang adaptif.

Selain itu perlu pemerataan saran dan prasarana pendidikan. Karena itu kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas ekosistem yang mendukungnya.

Dalam konteks tersebut, Kurniasih menekankan pentingnya peran DPR RI, khususnya Komisi X, dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran. Fungsi pengawasan dan legislasi harus diperkuat.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi berbagai kebijakan pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan zonasi, perlindungan anak di lingkungan pendidikan. “Perhatian terhadap kesejahteraan dan status guru, termasuk guru honorer itu penting,” ucapnya.

Kurniasih menilai bahwa kebijakan yang baik harus diikuti dengan implementasi yang kuat dan konsisten di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih dialogis dengan melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas kebijakan.

Di momentum Hardiknas ini, Kurniasih mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya berfokus pada capaian, tetapi juga berani melihat tantangan. “ Kita melihat ini secara jujur dan terbuka,” ucapnya.