RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena mengingatkan, pemerintah segera memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Terlebih, pihak Kemensos RI mengungkap, terdapat sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial (bansos) selama ini tidak tepat sasaran.

"Pernyataan Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), hampir setengah bansos tidak tepat sasaran bukan sekadar persoalan teknis. Tetapi, menjadi alarm serius terhadap efektivitas penyaluran bansos," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Persoalan bansos itu, ia menilai, menandakan banyak warga miskin yang berhak justru terlewatkan. Sementara, warga yang tidak berhak, justru malah menerima bansos.

Ia mengungkapkan, DTSEN merupakan basis data terpadu yang krusial untuk menentukan akurasi subsidi dan perlindungan sosial. Lemahnya kualitas data, seperti adanya data ganda dan data yang tidak dimutakhirkan, menjadi penyebab utama berulangnya masalah penyaluran bansos.

"DTSEN harus menjadi data yang hidup dan responsif. Terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan," ucap Mahdalena.

Kemudian, ia menekankan, penguatan data penerima bansos harus melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan. Serta, membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan koreksi secara transparan.

"Bansos menyangkut hak hidup layak masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Kami meminta pemerintah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan," ujar Mahdalena.

Sebelumnya, Mensos, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan, keterbukaan data dalam penyaluran bansos untuk menyesuaikan kondisi nyata di lapangan. Kebijakan ini, menurutnya, menjadi dasar koreksi penerima bansos.

la mengatakan, pemerintah tidak menutup atau menyembunyikan data yang tidak sesuai kenyataan agar bisa dikoreksi oleh publik. “Pemerintah tidak akan menutup diri, apalagi menutup-nutupi data yang tidak sesuai kenyataan di lapangan,” kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini usai menghadiri acara Doa Bersama Mengawali 2026 di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat, 9 Januari 2026.

Menurutnya, lebih dari tiga juta penerima bansos telah dialihkan kepada warga yang lebih memenuhi kriteria. Selain itu, sebelas juta peserta bantuan iuran juga dialihkan.

Sebelumnya, Presiden meminta seluruh kementerian membuka data dan memperkuat konsolidasi basis data bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akurasi.

“Kalau ini dilakukan konsisten dan terus menerus, Insya Allah kita akan mendapatkan data yang lebih akurat. Sehingga tepat sasaran," katanya.

Pemerintah mengakui pemutakhiran data belum sempurna dan masih membutuhkan partisipasi masyarakat. Koreksi berkelanjutan diharapkan menghasilkan data yang semakin akurat.

Diketahui, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) resmi menjadi acuan bansos sejak Februari 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama penyaluran bantuan.

Sepanjang 2026, seluruh bansos disalurkan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diperbarui berkelanjutan. Pemutakhiran dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos serta diverifikasi melalui Musyawarah Desa (Musdes).