Abdul Hadi Dorong Desa Mandiri Lewat Pemberdayaan Ekonomi

KBRN, Mataram: Haji Abdul Hadi, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili Nusa Tenggara Barat (NTB), mengungkapkan harapannya terkait pengelolaan desa yang lebih baik dan pemberdayaan masyarakat desa melalui investasi dan peningkatan ekonomi. Menurut Abdul Hadi, tantangan besar bagi desa di Indonesia, khususnya yang berada di NTB, adalah bagaimana mengelola sumber daya dan anggaran desa secara efektif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

"Sebagai orang desa, saya sangat menyadari betapa pentingnya agar desa bisa tumbuh dan berkembang. Salah satu langkah yang dapat kita ambil adalah dengan mengoptimalkan potensi desa melalui kebijakan yang mendukung investasi dan pengelolaan sumber daya secara maksimal," ujar Abdul Hadi dalam sebuah kesempatan diskusi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Abdul Hadi juga mengapresiasi semangat Menteri Desa yang baru yang memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh desa. Menteri yang sebelumnya bertugas di Komisi V DPR RI ini, menurut Abdulhadi, memiliki perspektif yang baik dalam merumuskan kebijakan untuk memajukan desa.

"Dengan lebih dari 75 ribu desa di Indonesia, kami berharap bisa mendorong desa-desa ini untuk bisa mandiri secara ekonomi. Jangan sampai masyarakat desa hanya menjadi pekerja kasar di perusahaan yang beroperasi di daerah mereka. Kita harus bisa memastikan bahwa masyarakat desa juga mendapatkan manfaat yang maksimal dari keberadaan perusahaan di desa mereka, bukan sekadar menjadi pihak yang tidak diuntungkan," tambah Abdulhadi, Sabtu (9/11/2024).

Menurutnya, banyak perusahaan yang beroperasi di desa-desa Indonesia seringkali hanya memanfaatkan sumber daya alam tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Salah satu hal yang ditekankan dalam pembahasan dengan kementerian adalah perlunya regulasi yang memastikan perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat desa melalui peluang kerja yang layak dan pemberdayaan ekonomi lokal.

"Kami ingin memastikan bahwa desa-desa yang sebelumnya tertinggal bisa menjadi lebih mandiri, bahkan memiliki potensi untuk menjadi desa yang mampu berkontribusi pada ekonomi negara, termasuk melalui ekspor produk-produk lokal. Investasi yang ada harus benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat setempat, bukan sekadar mengambil potensi desa dan meninggalkan mereka tanpa peningkatan kesejahteraan," kata Abdul Hadi.

Lebih lanjut, Abdulhadi berharap agar kebijakan yang dicanangkan oleh kementerian terkait bisa lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dalam hal peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar masyarakat desa dapat mengelola potensi ekonomi mereka sendiri.

"Dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, saya yakin desa-desa di Indonesia bisa menjadi lebih maju, mandiri, dan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional," pungkas Abdul Hadi.