Pembentukan Kementerian Haji Catat Sejarah pada Pelaksanaan Haji Tahun Ini
- 26 Mei 2026 17:40 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pelaksanaan haji 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia
- Transformasi pelayanan Kementerian Haji mulai dirasakan jemaah Indonesia
- DPR RI terus mengawal peningkatan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji
RRI.CO.ID, Arafah - Perwakilan Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pelaksanaan ibadah haji 2026 menjadi catatan sejarah bagi Indonesia. Momentum tersebut ditandai dimulainya pengelolaan haji oleh Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk pemerintah.
Menurutnya, pembentukan kementerian khusus tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam pelayanan ibadah haji umat Islam Indonesia. Ia mengatakan, langkah tersebut dimulai pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah satu catatan sejarah bagi kita memulai titik pelayanan kita terhadap umat Islam. Mulainya di era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” ujar Wakil Ketua Umum DPR RI tersebut saat menyampaikan sambutannya pada khutbah wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa, 26 Mei 2026.
Cucun mengatakan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dimulai setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 disahkan. Sejak itu, pemerintah mulai melakukan transformasi panjang dari sistem pengelolaan sebelumnya.
Menurutnya, hasil transformasi pelayanan haji mulai dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia pada musim haji tahun ini. “Alhamdulillah wujudnya sekarang kita bisa lihat lompatan-lompatan transformasi ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam,” katanya.
Cucun juga menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah Indonesia dapat melaksanakan wukuf di Arafah dengan baik. Menurutnya, pelayanan yang semakin terintegrasi membuat jemaah merasa lebih terlayani selama menjalankan ibadah.
"Kita bersyukur karena atas rida dan karunia dari Allah seluruh Jemaah Haji Indonesia bisa berada di tempat yang sangat mulia ini menunaikan rukun Islam. Yaitu melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilannya ke Tanah Suci dengan rasa aman nyaman dan mereka betul-betul merasa terlayani," ujar Cucun.
Ia mengatakan, DPR RI turut membentuk tim pengawas untuk memastikan tata kelola penyelenggaraan haji berjalan baik dan transparan. Pengawasan tersebut dilakukan sejak pembahasan biaya penyelenggaraan hingga peningkatan layanan jemaah.
“Kementerian Haji dan Umroh bisa mengelola haji secara penuh di tahun 2026 ini. DPR RI membentuk tim pengawas untuk bersama-sama memastikan semuanya berjalan baik,” ucapnya.
Menurut Cucun, DPR RI akan terus bersinergi bersama Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap transformasi pelayanan haji Indonesia terus berlanjut pada musim-musim berikutnya.
"Alhamdulillah sedikit demi sedikit sekarang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, rakyat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. DPR dengan kapasitasnya akan terus melakukan komunikasi dapat lebih baik penyelenggaran ini di masa-masa yang akan datang," kata Cucun.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....