RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Indonesia (Kemenhaj) sedang mengkaji usulan War Tiket (berebut tiket) sebagai cara mengatasi persoalan antrean haji. Mengingat sebelumnya, antrean haji telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, menjelaskan bahwa skema tersebut memungkinkan pemerintah mengumumkan biaya haji. Calon jemaah yang siap secara finansial dan fisik dapat langsung mendaftar dan berangkat pada tahun yang sama.

"Semacam war tiket, apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana, tentu sah-sah saja untuk dipikirkan," katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Sabtu 11 April 2026.

Ia menambahkan, gagasan tersebut muncul dari pemikiran internal Kemenhaj untuk mencari solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Menurutnya, sistem antrean panjang perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan.

Wacana ini juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas masa tunggu haji. Pemerintah mencatat antrean yang sebelumnya mencapai hingga 48 tahun di sejumlah daerah, kini mulai ditekan.

"Mulai 2026, antrean haji paling lama 26 tahun. Dan kami akan terus berupaya memangkasnya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut pemerintah tengah menyiapkan formulasi baru. Hal ini berguna menyeragamkan masa tunggu haji secara nasional melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antrean antar daerah. Sekaligus meningkatkan keadilan akses bagi calon jemaah haji di seluruh Indonesia.

"Jangka pendeknya, lama antrean di seluruh Indonesia nanti akan sama. Sekarang ada yang 48 tahun, ada yang 19 tahun, kita ingin semuanya seragam," ucapnya.