RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan wacana War Ticket haji atau sistem pembelian tiket langsung/perebutan tiket masih wacana. Karenanya, wacana ini dipastikan belum menjadi kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat atau tahun ini.

Pernyataan itu disampaikan Dahnil saat menutup Rapat Kerja Nasional Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Jumat 10 April 2026. “(War Ticket) itu bukan kebijakan tahun ini, jangan salah, jadi itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita,” ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, istilah War Ticket muncul sebagai bagian dari rumusan transformasi sistem perhajian. Agar pemerintah dapat memperpendek masa tunggu haji yang saat ini rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Namun, pemerintah masih mencari formulasi yang tepat agar kebijakan tersebut tidak merugikan calon jemaah haji yang sudah mendaftar sebelumnya. “Ini bukan kebijakan, ini adalah upaya yang sedang kita cari untuk melakukan transformasi perhajian kita supaya kita bisa memperpendek antrean bahkan meniadakan antrean,” katanya.

Diketahui, wacana War Ticket menuai beragam reaksi, terutama di media sosial. Sejumlah pihak khawatir sistem tersebut akan menyulitkan masyarakat di desa atau mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital.

Selain itu, muncul pertanyaan mengenai nasib calon jemaah yang telah menunggu puluhan tahun. Serta potensi percaloan haji.

Di sisi lain, pendukung menilai sistem War Ticket dapat membantu mengurangi antrean. Terutama bagi calon jamaah lanjut usia agar bisa segera berangkat.

Wacana ini juga dianggap sebagai bentuk penerapan konsep istithaah atau kemampuan berhaji dari sisi fisik, mental, dan keuangan. Meski demikian, Dahnil menegaskan wacana tersebut masih dalam tahap kajian awal dan belum dibahas secara intens oleh pemerintah.

“Nah salah satu yang sekarang lagi kami pikir. Kami sedang memformulasikan itu tadi istilahnya War Ticket,” ujarnya.