RRI.CO.ID, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menargetkan memperpendek antrean ibadah haji sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Alhasil, berbagai langkah dan strategi dibeberkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Azhar Simanjuntak.

"Karena instruksi Presiden itu adalah bagaimana Kemenhaj bisa memperpendek jumlah antrean. Selain itu juga harus berkeadilan," ujar Wamenhaj, Dahnil usai menutup Rakernas di Asrama Haji Grand El Hajj Cipondoh, Tangerang, Jumat 10 April 2026.

Dahnil menuturkan untuk poin moratorium pendaftaran haji itu tidak mungkin, karena melanggar Undang-Undang Dasar (UUD). Kemudian, poin yang kedua, misalnya penambahan kuota dalam jumlah yang besar.

"Misalnya nanti Arab Saudi itu 2030, kemungkinan mereka akan menampung lebih dari 5 juta jemaah. Artinya kuota kita pasti dinaikkan juga," kata dia.

Saat ini, sambung Dahnil, kuota Indonesia sebamyak 221 ribu jiwa, bila mereka jadi lima juta jumlah jamaah, Indonesia bisa mendapat kuota hampir 500 ribu jiwa. Artinya lebih dari 150 persen penambahannya.

"Nah jumlah itu apakah memungkinkan tidak buat kita bisa di 'cover' menggunakan uang haji yang sekarang? Itu ternyata tidak memungkinkan. Kenapa? Karena jumlahnya cukup besar," ucapnya.

Dahnil menegaskan saat ini misalnya dengan jumlah jamaah 221 ribu yang reguler, itu dana penyelenggaraan totalnya Rp18,2 triliun. Berarti bila naik jadi 500 ribu jamaah, bisa lebih dari Rp40 triliun.

"Hal itu kemungkinan keuangan haji tidak bisa meng-'cover'.dan itu juga kemungkinan tidak akan mengurangi jumlah antrean. Sekali lagi, karena instruksi Presiden itu adalah bagaimana Kemenhaj bisa memperpendek jumlah antrean," ujar Dahnil.

Menurutnya, salah satu cara misalnya Kemenhaj akan menyediakan tetap antrean untuk 5,7 juta ini agar segera bisa dihabiskan. Tetapi Kemenhaj juga membuka ruang untuk jamaah haji yang ingin segera berangkat dengan tambahan kuota yang jumlahnya lebih besar dari Pemerintah Arab Saudi.

"Maka target ketika kita ke depan itu, kalau Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada dan kedua adalah skema yang istilah yang digunakan oleh Pak Menteri itu adalah 'war ticket'," kata Dahnil.

Dahnil menyatakan 'war ticket' Itu istilah saja, artinya adalah nanti pemerintah dengan DPR akan menentukan. Misalnya, ongkos haji tahun ini yang tidak disubsidi seperti yang ngantre itu misalnya Rp200 juta. Maka mereka yang sanggup membayar membeli ini akan bisa langsung membeli.

"Artinya membeli jumlah kuota yang tersedia. Nah itu bisa diputuskan bersama-sama nanti dengan DPR dan sekali lagi ini wacana dalam rangka untuk menyelesaikan masalah antrean yang sangat panjang seperti amanah Presiden," kata dia.

Ini, tegas Dahnil, bukan kebijakan, ini adalah upaya yang sedang Kemenhaj cari untuk melakukan transformasi perhajian Indonesai. Tujuannya supaya Indonesia bisa memperpendek antrean bahkan meniadakan antrean.

"Kemudian, kedua menyelamatkan keuangan haji atau menyelamatkan keuangan umat kita. Dan ini nanti akan berdampak pada posisi badan penyelenggara, badan pengelola keuangan haji," ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bersyukur antrean untuk keberangkatan jemaah haji asal Indonesia kini bisa lebih ringkas, menjadi 26 tahun. Sebelumnya, antrean haji di Tanah Air mencapai 48 tahun.

"Kita berjuang dan Alhamdullilah antrean haji tidak lagi 48 tahun mulai 2026. Antrean haji paling lama 26 tahun," kata Prabowo.

Meski sudah lebih ringkas, Prabowo mengatakan akan terus memperjuangkan agar antrean haji bisa semakin singkat. "Saya akan berjuang agar bisa lebih ringkas lagi untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia di beri kehormatan kita sekarang sudah punya lahan di kota suci Makkah," ucap Prabowo.